PENGARUH PENGAWASAN TERHADAP EFISIENSI KERJA PEGAWAI
Rabu, 10 September 2014
Tambah Komentar
PENGARUH PENGAWASAN TERHADAP EFISIENSI
KERJA PEGAWAI
( Studi Pada Kantor Kecamatan
Balige Kabupaten Toba Samosir )
Mata
Kuliah : Metode Penelitian Administrasi Negara
Oleh:
WANDI
NAPITUPULU
110903047
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2013
BAB 1
PENDAHULUAN
1.1
Latar
belakang
Di penghujung abad
ke-20, dunia dilanda arus globalisasi, transparansi, dan tuntutan hak azasi
manusia. Tidak satupun negara yang luput dari gelombang perubahan tersebut. Seluruh
negara, terutama negara-negara berkembang, menghadapi berbagai tantangan baru
yang membawa konsekuensi pada perubahan atau pembaharuan yang akan mempengaruhi
kehidupan umat manusia, baik di bidang ekonomi, politik, maupun sosial budaya. Menghadapi
perkembangan dunia yang demikian pesat, dan seiring dengan derasnya aspirasi
reformasi di dalam negeri, maka peranan penyelenggaraan pemerintahan dan
administrasi publik yang baik menjadi semakin penting.
Salah satu elemen yang penting
dalam tata pemerintahan yang baik adalah adanya akuntabilitas publik, selain transparansi,
tegaknya hukum, dan peraturan. Karena itu, pengawasan yang merupakan unsur
penting dalam proses manajemen pemerintahan, memiliki peran yang sangat
strategis untuk terwujudnya akuntabilitas publik dalam pemerintahan dan
pembangunan. Melalui suatu kebijakan pengawasan yang komprehensif dan membina,
maka diharapkan kemampuan administrasi publik yang saat ini dianggap lemah,
terutama di bidang kontrol pengawasan, dapat ditingkatkan kapasitasnya dalam
rangka membangun infrastruktur birokrasi yang lebih kompetitif.
Indonesia merupakan salah satu
negara berkembang yang pada saat ini sedang giat-giatnya melaksanakan
pembangunan di segala bidang untuk menuju Indonesia baru yang pada hakekatnya
tujuan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan
makmur dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila
dan Undang-Undang Dasar 1945.
Untuk mencapai tujuan daripada organisasi itu secara optimal, maka
diperlukannya aspek manajemen suatu organisasi tersebut agar dapat berfungsi
sebagaimana mestinya. Selain itu pula pengawasan merupakan salah satu fungsi
manajemen yang harus dilakukan untuk menjaga agar pelaksanaan kegiatan sesuai
dengan rencana yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan. Melalui
pengawasan dapat diperoleh informasi mengenai kehematan, efisiensi, dan
efektivitas pelaksanaan kegiatan. Informasi tersebut dapat digunakan untuk
Sebagaiman pada Ketetapan Nomor IX/MPR/1998 tentang Penyelenggaran Negara yang
bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, maka Pengawasan merupakan
aspek penting dalam manajemen kepegawaian, melalui Sosialisasi Keputusan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. KEP/46/M.PAN/4/2004, tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintah ditegaskan
bahwa pengawasan merupakan salah satu unsur terpenting dalam rangka peningkatan
Pendayagunaan Aparatur Negara dalam melaksanakan tugas-tugas umum pemerintah
dan pembangunan menuju terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
Dalam prakteknya pengawasan dalam
setiap bidang pekerjaan atau kegiatan dituntut satu tata cara, metode, teknik
pengawasan dengan efektif dan efisien. Upaya dalam mewujudkan hal itu, maka
dapat menciptakan kondisi dan iklim kerja yang mendukung serta menciptakan
pengawasan sebagai suatu proses yang wajar dalam suatu organisasi pemerintah di
lingkungan pendidikan dilakukannya pengawasan secara maksimal Sumber Daya
Manusia menempati posisi strategis dalam pembangunan daerah dan pembangunan
Sumber Daya Manusia merupakan kunci keberhasilan bagi segenap bidang
pembangunan yang diselenggarakan di daerah. Hal ini mengandung pengertian bahwa
kinerja pegawai merupakan sarana penentu dalam mencapai tujuan organisasi
pemerintahan. J.B. Sumarlin (2004) menyatakan
bahwa dengan semakin besarnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan
pemerintahan negara yang didasarkan pada prinsip-prinsip good governance, maka
kebutuhan terhadap peran pengawasan akan semakin meningkat. Pengawasan perlu
dilaksanakan secara optimal, yaitu dilaksanakan secara efektif dan efisien
serta bermanfaat bagi audit (organisasi, pemerintah dan negara) dalam
merealisasikan tujuan/program secara efektif, efisien dan ekonomis baik itu
dalam lingkup kecamatan dalam hal ini Kecamatan Balige yang berada di Kabupaten
Toba Samosir Provinsi Sumatra Utara. Dimana sering ditemukan pegawai yang tak
berada di kantor di saat jam kerja dan kurang efektif dan efisien dalam
bekerja. Dan pengawasan menjadi salah satu faktor yang menentukan efisiensi kerja
pegawai agar lebih baik.
Berdasarkan latar belakang yang
dipaparkan maka penulis cukup tertarik untuk mengambil judul “ Pengaruh
Pengawasan Terhadap Efisiensi Kerja Pegawai
( Studi Pada Kantor Camat Balige Kecamatan Balige ) ”
1.2
Rumusan
Masalah
Berdasarkan latar
belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka dapat disimpulkan yang
menjadi permasalahan yaitu :
1. Bagaimana
pengawasan di Kantor Camat Kecamatan Balige ?
2. Berapa besar
pengaruh pengawasan terhadap efisiensi kerja pegawai Kantor Kecamatan Balige?
1.3 Tujuan Penelitian
Seperti yang telah dipaparkan
sebelumnya, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:
1. Mengetahui bagaimana pengawasan di
pemerintahan Kecamatan Balige.
2. Mengetahui pengaruh pengawasan
terhadap efisiensi kerja pegawai Kantor Kecamatan Balige.
1.4
Manfaat
Penelitian
1. Secara
akademis, penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan dalam memberikan acuan,
informasi dan rangsangan kepada pihak lain untuk melakukan penelitian lebih
lanjut.
2.
Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah
daerah Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir khususnya dalam rangka memberikan
pengawasan agar terwujudnya good governance.
BAB
II
TINJAUAN
PUSTAKA
2.1 Kerangka Teori
Kerangka teori
adalah bagian dari penelitian , tempat peneliti memberikan penjelasan tentang
hal-hal yang berhubungan dengan variabel pokok, sub variabel, atau pokok
masalah yang ada dalam penelitian ( Arikunto, 2002 : 92).
Sebagai
landasan berfikir dalam menyelesaikan atau memecahkan masalah yang ada, perlu
adanya pedoman teoritis yang membantu dan sebagai bahan referensi dalam
penelitian. Kerangka teori diharapkan memberikan pemahaman yang jelas dan tepat
bagi peneliti dalam memahami masalah yang diteliti.
2.1.1 Pengawasan
Berbagai fungsi manajemen dilaksanakan oleh para pimpinan
dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Fungsi-fungsi yang ada didalam
manajemen diantaranya adalah fungsi perencanaan (Planning), fungsi
pengorganisasian(Organizing), fungsi pelaksanaan (Actuating) dan
fungsi pengawasan (Controlling) menurut Griffin (2004: 44). Keempat
fungsi manajemen tersebut harus dilaksanakan oleh seorang manajer secara
berkesinambungan, sehingga dapat merealisasikan tujuan organisasi. Pengawasan
merupakan bagian dari fungsi manajemen yang berupaya agar rencana yang sudah
ditetapkan dapat tercapai dengan efektif dan efisien.
Menurut Schermerhorn dalam Ernie dan
Saefullah (2005: 317), mendifinisikan pengawasan merupakan sebagai proses dalam
menetapkan ukuran kinerja dalam pengambilan tindakan yang dapat mendukung
pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan ukuran yang telah ditetapkan
tersebut. Sedangkan menurut Mathis dan Jackson (2006: 303), menyatakan bahwa
pengawasan merupakan sebagai proses pemantauan kinerja karyawan berdasarkan
standar untuk mengukur kinerja, memastikan kualitas atas penilaian kinerja dan
pengambilan informasi yang dapat dijadikan umpan balik pencapaian hasil yang
dikomunikasikan ke para karyawan.
Defenisi ini tidak hanya terpaku pada
apa yang direncanakan, tetapi mencakup dan melingkupi tujuan organisasi. Hal
tersebut akan mempengaruhi sikap, cara, sistem, dan ruang lingkup pengawasan
yang akan dilakukan oleh seorang manajer. Pengawasan sangat penting dilakukan
oleh perusahaan dalam kegiatan operasionalnya untuk mencegah kemungkinan
terjadinya penyimpangan–penyimpangan dengan melakukan tindakan koreksi terhadap
penyimpangan tersebut untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh
perusahaan sebelumnya.
Menurut Harahap (2001: 14), Pengawasan
adalah keseluruhan sistem, teknik, cara yang mungkin dapat digunakan oleh
seorang atasan untuk menjamin agar segala aktivitas yang dilakukan oleh dan
dalam organisasi benar-benar menerapkan prinsip efisiensi dan mengarah pada
upaya mencapai keseluruhan tujuan organisasi. Sedangkan menurut Maringan (2004:
61), pengawasan adalah proses dimana pimpinan ingin mengetahui hasil
pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan bawahan sesuai dengan rencana, perintah,
tujuan, kebijakan yang telah ditentukan. Selain itu menurut Dessler (2009: 2),
menyatakan bahwa pengawasan (Controlling) merupakan penyusunan standar -
seperti kuota penjualan, standar kualitas, atau level produksi; pemeriksaan
untuk mengkaji prestasi kerja aktual dibandingkan dengan standar yang telah
ditetapkan; mengadakan tindakan korektif yang diperlukan.
Berdasarkan penjelasan para ahli
diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pengawasan merupakan suatu tindakan
pemantauan atau pemeriksaan kegiatan perusahaan untuk menjamin pencapaian
tujuan sesuai dengan rencana yang ditetapkan sebelumnya dan melakukan tindakan
korektif yang diperlukan untuk memperbaiki
kesalahan-kesalahan yang ada sebelumnya. Pengawasan yang efektif membantu usaha
dalam mengatur pekerjaan agar dapat terlaksana dengan baik. Fungsi pengawasan
merupakan fungsi terakhir dari proses manajemen. Fungsi ini terdiri dari
tugas-tugas memonitor dan mengevaluasi aktivitas perusahaan agar target
perusahaan tercapai. Dengan kata lain fungsi pengawasan menilai apakah rencana
yang ditetapkan pada fungsi perencanaan telah tercapai.
Pengawasan secara umum berarti
pengendalian terhadap perencanaan apakah sudah dilaksanakan sesuai tujuan atau
penyimpangan dari tujuan yang diinginkan. Jika terjadi penyimpangan, pihak
manajemen yang terkait dalam pengawasan harus memberikan petunjuk untuk melakukan
perbaikan kerja, agar standar perencanaan tidak jauh menyimpang dari hasil yang
diperoleh pada saat pelaksanaan.
2.1.2 Sistem Pengawasan
Sistem pengawasan yang efektif harus memenuhi
beberapa prinsip pengawasan yaitu adanya rencana tertentu dan adanya pemberian
instruksi serta wewenang-wewenang kepada bawahan. Rencana merupakan standar
atau alat pengukur pekerjaan yang dilaksanakan oleh bawahan. Rencana tersebut
menjadi petunjuk apakah sesuatu pelaksanaan pekerjaan berhasil atau tidak.
Pemberian instruksi dan wewenang dilakukan agar sistem pengawasan itu memang
benar-benar dilaksanakan secara efektif. Wewenang dan instruksi yang jelas harus
dapat diberikan kepada bawahan, karena berdasarkan itulah dapat diketahui
apakah bawahan sudah menjalankan tugas-tugasnya dengan baik. Atas dasar
instruksi yang diberikan kepada bawahan maka dapat diawasi pekerjaan seorang
bawahan.
Sistem pengawasan akan efektif bilamana
sistem pengawasan itu memenuhi prinsip fleksibilitas. Ini berarti bahwa sistem
pengawasan itu tetap dapat dipergunakan, meskipun terjadi perubahan terhadap
rencana yang diluar dugaan. Menurut Duncan dalam Harahap (2001: 246) mengemukakan
bahwa beberapa sifat pengawasan yang efektif sebagai berikut :
a. Pengawasan
harus dipahami sifat dan kegunaannya. Oleh karena itu harus dikomunikasikan.
Masing-masing kegiatan membutuhkan sistem pengawasan tertentu yang berlainan
dengan sistem pengawasan bagi kegiatan lain. Sistem pengawasan untuk bidang
penjualan dan sistem untuk bidang keuangan akan berbeda. Oleh karena itu sistem
pengawasan harus dapat merefleksi sifat-sifat dan kebutuhan dari kegiatan yang
harus diawasi. Pengawasan dibidang penjualan umumnya tertuju pada kuantitas
penjualan, sementara pengawasan dibidang keuangan tertuju pada penerimaan dan
penggunaan dana.
b. Pengawasan
harus mengikuti pola yang dianut organisasi.
Titik berat
pengawasan sesungguhnya berkisar pada manusia, sebab manusia itulah yang
melakukan kegiatan dalam badan usaha atau organisasi yang bersangkutan.
Karyawan merupakan aspek intern perusahaan yang kegiatan-kegiatannya
tergambar dalam pola organisasi, maka suatu sistem pengawasan harus dapat
memenuhi prinsip berdasarkan pola organisasi. Ini berarti bahwa dengan suatu
sistem pengawasan , penyimpangan yang terjadi dapat ditunjukkan pada organisasi
yang bersangkutan.
c. Pengawasan
harus dapat mengidentifikasi masalah organisasi.
Tujuan utama dari
pengawasan ialah mengusahakan agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan.
Oleh karena itu, agar sistem pengawasan benar-benar efektif, artinya dapat
merealisasi tujuannya, maka suatu sistem pengawasan setidaknya harus dapat
dengan segera mengidentifikasi kesalahan yang terjadi dalam organisasi. Dengan
adanya identifikasi masalah atau penyimpangan, maka organisasi dapat segera
mencari solusi agar keseluruhan kegiatan operasional benar-benar dapat atau
mendekati apa yang direncanakan sebelumnya.
d. Pengawasan
harus fleksibel.
Suatu sistem
pengawasan adalah efektif, bilamana sistem pengawasan itu memenuhi prinsip
fleksibilitas. Ini berarti bahwa pengawasan itu tetap dapat dipergunakan,
meskipun terjadi perubahan-perubahan terhadap rencana diluar dugaan.
e. Pengawasan harus ekonomis.
Sifat ekonomis
dari suatu sistem pengawasan sungguh-sungguh diperlukan. Tidak ada gunanya
membuat sistem pengawasan yang mahal, bila tujuan pengawasan itu dapat
direfleksikan dengan suatu sistem pengawasan yang lebih murah. Sistem
pengawasan yang dianut perusahaan-perusahaan besar tidak perlu ditiru bila
pengawasan itu tidak ekonomis bagi suatu perusahaan lain. Hal yang perlu
dipedomani adalah bagaimana membuat suatu sistem pengawasan dengan benar-benar
merealisasikan motif ekonomi.
Pengawasan yang
efektif tergantung pada situasi dan kondisi yang dihadapi. Tidak ada satu
sistem pengawasan yang berlaku untuk semua situasi dan semua perusahaan.
2.1.3 Tujuan
Pengawasan
Pelaksanaan kegiatan untuk mencapai
tujuan yang telah ditetapkan memerlukan pengawasan agar perencanaan yang telah
disusun dapat terlaksana dengan baik. Pengawasan dikatakan sangat penting
karena pada dasarnya manusia sebagai objek pengawasan mempunyai sifat salah dan
khilaf. Oleh karena itu manusia dalam organisasi perlu diawasi, bukan mencari
kesalahannya kemudian menghukumnya, tetapi mendidik dan membimbingnya. Menurut
Husnaini (2001: 400), tujuan pengawasan adalah sebagai berikut :
1. Menghentikan atau meniadakan kesalahan, penyimpangan, penyelewengan,
pemborosan, dan hambatan.
2. Mencegah terulang kembalinya kesalahan, penyimpangan, pemborosan, dan
hambatan.
3. Meningkatkan
kelancaran operasi perusahaan.
Melakukan tindakan
koreksi terhadap kesalahan yang dilakukan dalam pencapaian kerja yang baik.
Menurut Maringan (2004: 61)
menyatakan tujuan pengawasan adalah sebagai berikut:
a. Mencegah dan memperbaiki kesalahan, penyimpangan, ketidaksesuaian
dalam pelaksanaan tugas yang dilakukan.
b. Agar
pelaksanaan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan
sebelumnya.
Tujuan perusahaan dapat tercapai, jika
fungsi pengawasan dilakukan sebelum terjadinya penyimpangan-penyimpangan
sehingga lebih bersifat mencegah (prefentive control). Dibandingkan
dengan tindakan-tindakan pengawasan sesudah terjadinya penyimpangan, maka
tujuan pengawasan adalah menjaga hasil pelaksanaa kegiatan sesuai dengan
rencana. Ketentuan-ketentuan dan infrastruktur yang telah ditetapkan benar-benar
diimplementasikan. Sebab pengawasan yang baik akan tercipta tujuan perusahaan
yang efektif dan efisien.
2.1.4
Jenis-Jenis Pengawasan
Menurut Maringan (2004: 62),
Pengawasan terbagi 4 yaitu:
a. Pengawasan dari
dalam perusahaan.
Pengawasan yang
dilakukan oleh atasan untuk mengumpul data atau informasi yang diperlukan oleh
perusahaan untuk menilai kemajuan dan kemunduran perusahaan.
b. Pengawasan dari
luar perusahaan.
Pengawasan yang
dilakukan oleh unit diluar perusahaan . Ini untuk kepentingan tertentu.
c. Pengawasan
Preventif
Pengawasan
dilakukan sebelum rencana itu dilaksakaan. Dengan tujuan untuk mengacah
terjadinya kesalahan/kekeliruan dalam pelaksanaan kerja.
d. Pengawasan
Represif
Pengawasan Yang
dilakukan setelah adanya pelaksanaan pekerjaan agar
hasilnya sesuai
dengan yang direncanakan.
Menurut Ernie dan Saefullah (2005:
327), jenis pengawasan terbagi atas 3 yaitu:
a. Pengawasan Awal
Pengawasan yang
dilakukan pada saat dimulainya pelaksanaan pekerjaan. Ini dilakukan untuk
mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan perkerjaan.
b. Pengawasan
Proses
Pengawasan
dilakukan pada saat sebuah proses pekerjaan tengah berlangsung untuk memastikan
apakah pekerjaan tengah berlangsung untuk memastikan apakah pekerjaan yang dilaksanakan
sesuai dengan tujuan ang ditetapkan.
c. Pengawasan
Akhir
Pengawasan yang
dilakukan pada saat akhir proses pengerjaan pekerjaan.
2.1.5 Proses
Pengawasan
Sistem pengawasan organisasi memiliki 4 (empat) langkah
fundamental dalam setiap prosesnya (Griffin, 2004: 167) :
1. Menetapkan Standar.
Control Standard adalah target yang
menjadi acuan perbandingan untuk kinerja dikemudian hari. Standar yang
ditetapkan untuk tujuan pengawasan harus diekspresikan dalam acuan yang dapat
diukur. Strategi pengawasan harus konsisten dengan tujuan organisasi. Dalam
penentuan standar, diperlukan pengidentifikasian indikator-indikator kinerja.
Indikator kinerja adalah ukuran kinerja yang menyediakan informasi yang
berhubungan langsung dengan objek yang diawasi. Standar bagi hasil kerja
karyawan pada umumnya terdapat pada rencana keseluruhan maupun rencana-rencana
bagian. Agar standar itu diketahui secara benar oleh karyawan, maka standar
tersebut harus dikemukakan dan dijelaskan kepada karyawan sehingga karyawan
akan memahami tujuan yang sebenarnya ingin dicapai.
2. Mengukur
Kinerja
Pengukuran kinerja adalah aktivitas
konstan dan kontinu bagi sebagian besar organisasi. Agar pengawasan berlangsung
efektif, ukuran-ukuran kinerja harus valid. Kinerja karyawan biasanya diukur
berbasis kuantitas dan kualitas output, tetapi bagi banyak pekerjaan,
pengukuran kinerja harus lebih mendetail.
3. Membandingkan
Kinerja dengan Standar
Tahap ini dimaksudkan dengan
membandingkan hasil pekerjaan karyawan (actual result) dengan standar
yang telah ditentukan. Hasil pekerjaan karyawan dapat diketahui melalui laporan
tertulis yang disusun karyawan, baik laporan rutin maupun laporan khusus.
Selain itu atasan dapat juga langsung mengunjungi karyawan untuk menanyakan
langsung hasil pekerjaan atau karyawan dipanggil untuk menyampaikan laporannya
secara lisan. Kinerja dapat berada pada posisi lebih tinggi dari, lebih rendah
dari, atau sama dengan standar. Pada beberapa perusahaan, perbandingan dapat dilakukan
dengan mudah, misalnya dengan menetapkan standar penjualan produk mereka berada
pada urutan pertama di pasar. Standar ini jelas dan relatif mudah dihitung
untuk menentukan apakah standar telah dicapai atau belum. Namun dalam beberapa
kasus perbandingan ini dapat dilakukan dengan lebih detail. Jika kinerja lebih
rendah dibandingkan standar, maka seberapa besar penyimpangan ini dapat
ditoleransi sebelum tindakan korektif dilakukan.
4. Menentukan
Kebutuhan Tindakan Korektif
Berbagai keputusan menyangkut tindakan
korektif sangat bergantung pada keahlian-keahlian analitis dan diagnotis
manajer. Setelah membandingkan kinerja dengan standar, manajer dapat memilih
salah satu tindakan : mempertahankan status quo (tidak melakukan
apa-apa), mengoreksi penyimpangan, atau mengubah standar. Tindakan perbaikan
diartikan sebagai tindakan yang diambil untuk menyesuaikan hasil pekerjaan
nyata yang menyimpang agar sesuai dengan standar atau rencana yang telah
ditetapkan sebelumnya. Untuk melaksanakan tindakan perbaikan, maka harus
diketahui apa yang menyebabkan penyimpangan. Ada beberapa sebab yang mungkin
menimbulkan penyimpangan, yaitu :
1. Kekurangan faktor produksi
2. Tidak cakapnya pimpinan dalam mengorganisasi human resources dan
resources lainnya dalam lingkungan organisasi
3. Sikap-sikap pegawai
yang apatis dan sebagainya.
Oleh karena itu, dalam proses
pengawasan diperlukannya laporan yang dapat menyesuaikan bentuk-bentuk
penyimpangan kearah pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.
2.1.6 Sifat dan
Waktu Pengawasan
Menurut Hasibuan (2001 : 247), sifat
dan waktu pengawasan terdiri dari :
1. Preventive
controll, adalah pengendalian yang dilakukan sebelum kegiatan dilakukan
untuk menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaannya. Preventive
controll ini dilakukan dengan cara :
a. Menentukan
proses pelaksanaan pekerjaan.
b. Membuat
peraturan dan pedoman pelaksanaan pekerjaan.
c.
Menjelaskan dan atau mendmonstrasikan cara pelaksanaan pekerjaan itu.
d.
Mengorganisasi segala macam kegiatan.
e.
Menentukan jabatan, job description, authority, dan responsibility bagi
setiap individu karyawan.
f.
Menetapkan sistem koordinasi pelaporan dan pemeriksaan.
g. Menetapkan sanksi-sanksi
bagi karyawan yang membuat kesalahan.
Preventive controll adalah pengendalian terbaik karena dilakukan sebelum terjadi
kesalahan.
2. Repressive Controll, adalah pengendalian yang
dilakukan setelah terjadi kesalahan dalam pelaksanaannya, dengan maksud agar
tidak terjadi pengulangan kesalahan, sehingga hasilnya sesuai dengan yang
diinginkan. Repressive controll ini dilakukan dengan cara sebagai
berikut :
a.
Membandingkan hasil dengan rencana.
b.
Menganalisis sebab-sebab yang menimbulkan kesalahan dan mencari tindakan
perbaikannya.
c. Memberikan penilaian
terhadap pelaksanaannya, jika perlu dikenakan sanksi hukuman kepadanya.
d. Menilai kembali prosedur-prosedur
pelaksanaan yang ada.
e. Mengecek kebenaran laporan yang
dibuat oleh petugas pelaksana.
f. Jika perlu meningkatkan
keterampilan atau kemampuan pelaksana
melalui training dan education.
3. Pengawasan saat
proses dilaksanakan yaitu jika terjadi kesalahan langsung diperbaiki.
4. Pengawasan
berkala, adalah pengendalian yang dilakukan secara berkala,s misalnya per
bulan, per semeter, dan lain-lain.
5. Pengawasan
mendadak, adalah pengawasan yang dilakukan secara mendadak untuk mengetahui
apakah pelaksanaan atau peraturan-peraturan yang ada telah dilaksanakan atau
tidak dilaksanakan dengan baik. Pengawasan mendadak ini sekali-sekali perlu
dilakukan, supaya kedisiplinan karyawan tetatp terjaga dengan baik.
6. Pengawasan
melekat (waskat) adalah pengawasan yang dilakukan secara integratif mulai dari
sebelum, pada saat, dan sesudah kegiatan operasional dilakukan.
2.1.7 Fungsi
Pengawasan
Menurut Ernie dan Saefulah (2005: 12),
fungsi pengawasan adalah :
a. Mengevaluasi
keberhasilan dan pencapaian tujuan serta target sesuai dengan indikator yang di
tetapkan.
b. Mengambil
langkah klarifikasi dan koreksi atas penyimpangan yang mungkin ditemukan.
c. Melakukan
berbagai alternatife solusi atas berbagai masalah yang terkait dengan
pencapaian tujuan perusahaan.
Menurut Maringan (2004: 62), fungsi
pengawasan adalah :
a. Mempertebal
rasa tanggung jawab terhadap pejabat yang diserahi tugas dan wewenang dalam
melaksanakan pekerjaan.
b. Mendidik para
pejabat agar mereka melaksanakan pekerjaan sesuai dengan prosedur yang telah
ditentukan.
c. Untuk mencegah
terjadinya penyimpangan, penyelewengan, kelalaian, dan kelemahan agar tidak
terjadi kerugian yang tidak diinginkan.
Berdasarkan
penjelasan tersebut, maka tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pengawasan
adalah mengevaluasi hasil dari aktifitas pekerjaan yang telah dilakukan dalam
perusahaan dan melakukan tindakan koreksi bila diperlukan.
2.1.8
Teknik-Teknik Pengawasan
Menurut Siagian (2003:112) Proses
pengawasan pada dasarnya dilakukan dengan mempergunakan dua macam teknik yaitu:
a. Pengawasan
Langsung
Yaitu pengawasan
yang dilakukan sendiri oleh pimpinan. Dalam hal ini pimpinan langsung datang
dan memeriksa kegiatan yang sedang dijalankan oleh bawahan.
Pengawasan
langsung dapat berbentuk:
1) Inspeksi
langsung
2) On-the-Spot
observatiton
3) On-the-spot
report
b. Pengawasan
tidak langsung
Pengawasan dari
jarak jauh. Pengawasan dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh para
bawahan. Baik itu tertulis maupaun lisan.
2.1.9 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi
Pengawasan.
Faktor-faktor yang mempengaruhi
pengawasan, berikut akan dikemukakan oleh para ahli sebagai berikut:
Menurut Mulyadi (2007: 770),
mengemukakan beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi pengawasan adalah:
a) Perubahan yang selalu
terjadi baik dari luar maupun dari dalam organisasi
b) Kompleksitas
organisasi memerlukan pengawasan formal karena adanya desentralisasi kekuasaan.
c) Kesalahan/Penyimpangan yang
dilakukan anggota organisasi memerlukan pengawasan.
2.2 Efisiensi Kerja
2.2.1 Pengertian Efisiensi Kerja
Menurut Sedarmayanti (2001: 112),
efisiensi adalah perbandingan terbaik antara suatu pekerjaan yang dilakukan
dengan hasil yang dicapai oleh pekerjaan tersebut sesuai dengan yang
ditargetkan baik dalam hal mutu maupun hasilnya yang meliputi pemakaian waktu
yang optimal dan kualitas cara kerja yang maksimal.
Perbandingan dilihat dari :
a. Segi hasil
Suatu pekerjaan disebut lebih efisien
bila dengan usaha tersebut memberikan hasil yang maksimal mengenai hasil
pekerjaan tersebut.
b. Segi usaha
Suatu pekerjaan dapat dikatakan
efisien bila suatu hasil tertentu tercapai dengan usaha minimal. Usaha tersebut
terdiri dari lima unsur yaitu : pikiran, tenaga, waktu, ruang, dan benda
(termasuk biaya).
Menurut Sinungan (2005: 84),
menyatakan bahwa efisensi kerja adalah perbandingan yang paling harmonis antara
pekerjaan yang dilakukan dengan hasil yang diperoleh ditinjau dari segi waktu
yang digunakan, dana yang dikeluarkan, serta tempat yang dipakai. Secara umum
efisiensi kerja adalah perbandingan terbaik antara suatu usaha dengan hasil
yang dicapai. Efisiensi kerja adalah perbandingan terbaik antara suatu
pekerjaan yang dilakukan dengan hasil yang dicapai oleh pekerjaan itu sesuai
dengan yang ditargetkan baik dalam hal kualitas maupun kuantitasnya.
2.2.2 Sumber-Sumber Efisiensi Kerja
Menurut Sedarmayanti (2001:118) sumber
utama efisiensi kerja adalah manusia. Karena akal, pikiran, dan pengetahuan
yang ada, manusia mampu menciptakan cara kerja yang efisien. Unsur efisensi
yang melekat pada manusia adalah :
a. Kesadaran
Kesadaran manusia akan sesuatu
merupakan modal utama bagi keberhasilannya. Dalam hal efisiensi ini, kesadaran
akan arti dan makna efisiensi akan banyak membantu usaha pencapaian efisiensi
itu sendiri.
Efisiensi sesungguhnya berkaitan erat
dengan tingkah laku dan sikap hidup seseorang. Artinya bahwa tingkah laku dan
sikap hidup dapat mengarah pada perbuatan yang efisien atau sebaliknya. Dengan
adanya kesadaran, seseorang akan terdorong untuk membangkitkan semangat atau
kehendak untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan apa yang disadarinya dalam
hal ini yang diamksudakan adalah efisiensi.
b. Keahlian
Sesuatu pekerjaan yang dilakukan oleh
seseorang yang ahli dibidangnya hasilnya akan lebih baik dan cendenrung lebih
cepat daripada dikerjakan oleh yang bukan ahlinya. Hal ini berarti unsur
keahlian yang juga melekat pada manusia merupakan bagian yang menjadi sumber
efisiensi. Keahlian manusia dicapai bila ada pelatihan yang mendukung pekerjaan
tersebut. Sehingga apabila suatu pekerjaan difasilitasi dengan suatu peralatan,
maka peralatan tersebut menunjang pencapaian efisiensi kerja. Peralatan
disediakan dengan maksud agar pekerjaan lebih mudah dikerjakan dan lebih cepat
penyelesaiannya. Penyediaan peralatan atau fasilitas kerja yang tidak disertai
dengan keahlian penggunanya malah akan menjadikan sumber biaya yang tidak
bermanfaat.
c. Disiplin
Kesadaran dan keahlian seperti yang
telah diuraikan sebelumnya tidak akan menjamin hasil kerja yang baik dan efisien
jika tidak disertai dengan unsur disiplin. Oleh karena itu dalam efisiensi
diperlukan standar yang akan menjadi penunjuk arah sesuai dengan tujuan yang
ingin dicapai. Sehingga keseluruhan sumber daya berada dalam satu aturan yang
jelas, tidak menyimpang dari apa yang diharapkan.
2.2.3 Syarat Dicapainya Efisiensi Kerja
Menurut Sedarmayanti (2001: 122),
syarat-syarat agar tercapainya efisiensi kerja adalah sebagai berikut :
a. Berhasil
guna atau efektif.
b. Ekonomis.
c. Pelaksanaan
kerja yang dapat dipertanggung jawabkan.
d. Pembagian
kerja yang nyata.
e. Prosedur kerja yang praktis.
Dunia bisnis terkadang mengalami
kerancuan pemahaman antara efisiensi dengan produktivitas. Efisiensi berarti
menghasilkan produk yang berkualitas tinggi dalam waktu yang sesingkat mungkin.
Akan tetapi harus dipertimbangkan apakah produk tersebut dibutuhkan.
Efektivitas, efisiensi, dan produktivitas ditentukan secara bersama.
2.3 Hubungan Pengawasan Dan Efisiensi Kerja
Banyak cara yang dapat dilakukan dan
harus ditempuh untuk meningkatkan efisiensi kerja dalam suatu perusahaan.
Efisiensi dapat ditingkatkan dengan baik jika pengawasan yang di lakukan oleh
perusahaan itu maksimal. Efisiensi dapat tercapai apabila hasil kerja yang
dilakukan oleh karyawan sesuai dengan target yang ingin dicapai. Efisiensi juga
dapat dicapai melalui sistem pergerakan yang dapat merangsang para bawahan
bekerja dengan ikhlas, jujur, loyal. Menurut Siagian (2003: 113), salah satu
sasaran pokok manajemen dalam menjalankan kegiatan-kegiatan dalam suatu
organisasi ialah efisiensi yang semaksimal-maksimalnya. Maka dari itu
pengawasan harus dilaksanakan dengan seefektif mungkin, karena pelaksanaan
fungsi pengawasan dengan baik akan memberikan sumbangan yang besar pula dalam
meningkatkan efisiensi.
2.4 Hipotesis
Menurut Sumarsono (2004: 30), hipotesis
adalah pernyataan dugaan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih dengan
kata lain hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah
penelitian berdasarkan teori yang ada. Dari kerangka teori tersebut di atas,
peneliti merumuskan hipotesis “adanya pengaruh pengawasan terhadap efisiensi
kerja pegawai di Kantor Kecamatan Balige”
2.5 Defenisi Konsep
Defenisi Konsep memberikan batasan
terhadap pembahasan dari permasalahan yang ditentukan oleh peneliti. Menurut
Singarimbun, konsep adalah istilah dan defenisi yang digunakan untuk
menggambarkan secara abstrak : kejadian, keadaan, kelompok atau individu yang
menjadi pusat perhatian ilmu sosial .
Melalui konsep, peneliti
diharapkan akan dapat menyederhanakan pemikirannya dengan menggunakan satu
istilah untuk beberapa kejadian yang berkaitan satu dengan yang lainnya.
Berdasarkan uraian dan kerangka teori
diatas, konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah :
a.
Pengawasan
merupakan fungsi manajemen yang menempati urutan paling bawah, tetapi bukan
berarti bahwa fungsi ini kurang penting dari fungsi-fungsi lain karena
pengawasan justru sudah ada sejak penetapan struktur perusahaan itu sendiri. Pengawasan
merupakan sebagai proses pemantauan kinerja karyawan berdasarkan standar untuk
mengukur kinerja, memastikan kualitas atas penilaian kinerja dan pengambilan
informasi yang dapat dijadikan umpan balik pencapaian hasil yang
dikomunikasikan ke para karyawan.
b. Efisiensi kerja adalah perbandingan
terbaik antara suatu pekerjaan yang dilakukan dengan hasil yang dicapai oleh
pekerjaan tersebut sesuai dengan yang ditargetkan baik dalam hal mutu maupun
hasilnya yang meliputi pemakaian waktu yang optimal dan kualitas cara kerja yang
maksimal. Jika suatu perusahaan melakukan pengawasan baik pengawasan yang
dilakukan secara langsung maupun tidak langsung dengan maksimal maka akan
semakin tinggi pula pengaruh terhadap tingkat efisiensi waktu dan juga kinerja
karyawan pada perusahaan.
2.6 Defenisi Operasional
Dalam penelitian ini, yang dimaksud
dengan defenisi operasional adalah cara mengukur variabel tetap. Yang mana
dalam penelitian ini variabel tetap adalah efisiensi kerja pegawai di kantor
kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir. Dalam penelitian ini, efisiensi kerja
diukur dari pengawasan yang dilakukan menghasilkan pekerjaan yang sesuai dengan
target yang ingin dicapai. Kemudian dibandingkan dengan lamanya suatu pekerjaan
selesai atau tidak memenuhi target yang dicapai jika tidak dilakukan pengawasan.
Selain itu, efisiensi kerja diukur dari dua segi, yang pertama segi hasil kerja yang
dicapai dan yang kedua adalah segi usaha yang
dilakukan.
2.7 Rincian Data
Rincian data adalah
keseluruhan data yang dibutuhkan dalam penelitian. Untuk menemukan titik
hubungan antara pengawasan dengan efisiensi kerja pegawai maka peneliti
membutuhkan data-data sebagai berikut:
Indikator:
-
Memiliki waktu yang cukup
-
Memiliki fasilitas yang memadai
Data:
-
Pekerjaan sampingan
-
Fasilitas kantor yang digunakan
Teknik Pengumpulan data:
-
Dokumentasi
-
Wawancara
BAB
III
METODE
PENELITIAN
3.1 Jenis Penelitian
Dalam penelitian ini,
peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan yang juga disebut
pendekatan investigasi karena biasanya peneliti mengumpulkan data dengan cara
bertatap muka langsung dan berinteraksi dengan orang-orang di tempat penelitian
(McMillan & Schumacher, 2003). Penelitian kualitatif juga bisa dimaksudkan
sebagai jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur
statistik atau bentuk hitungan lainnya ( Strauss & Corbin, 2003). Sekalipun
demikian, data yang dikumpulkan dari penelitian kualitatif memungkinkan untuk
dianalisis melalui suatu penghitungan.
3.2
Populasi dan Sampel
Populasi
dalam penelitian ini adalah keseluruhan pegawai di kantor kecamatan Balige. Dalam
penelitian ini yang menjadi informan kunci adalah Camat Balige dan informan
utama adalah semua pegawai kantor kecamatan Balige.
3.3 Teknik Pengumpulan Data
Dalam
penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara dan studi dokumentasi
untuk mengumpulkan data.
a.
Wawancara
Wawancara
adalah proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan
cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian.
Peneliti akan mewawancarai sampel yang sudah ditentukan.
b.
Studi
Dokumentasi
Di
samping itu, peneliti juga melakukan studi dokumentasi, yaitu mengumpulkan
dokumen-dokumen yang berkaitan dengan data pengawasan yang diterima informan,
seperti daftar pekerjaan pegawai.
3.4 Teknik Analisis Data
Terdapat 3 jalur analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, penyajian
data, dan penarikan kesimpulan (Miles dan Huberman, 1992). Reduksi data adalah
proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang
muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Penyajian data adalah
kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan
adanya penarikan dan pengambilan tindakan. Sedangkan kesimpulan, peneliti sudah
memulainya sejak pengumpulan data.
Dari permulaan penelitian, peneliti mulai mencari arti benda-benda,
mencatat keteraturan pola-pola, penjelasan-penjelasan, konfigurasi-konfigurasi
yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi.
Pada penelitian ini, peneliti akan menganalisis data dengan terlebih
dahulu melakukan reduksi atau pemusatan data dari setiap data yang dikumpulkan
di lapangan. Artinya dari setiap data yang terkumpul peneliti akan melihat mana
yang koheren, pantas, layak, dan kurang mendukung terkait tujuan penelitian. Maka dari itu akan ada data-data yang terbuang
dan akan muncul data yang spesifik terkait tujuan penelitian yang sebenarnya.
Setelah itu, data yang sudah dikuncupkan tadi menjadi bagian-bagian paling
berhubungan dengan tujuan penelitian akan peneliti sajikan dalam bentuk teks
naratif, atau catatan lapangan. Setelah itu peneliti akan memberikan tafsiran
atau kesimpulan secara menyeluruh dari setiap kesimpulan yang muncul mulai dari
awal penelitian hingga penyajian data.
3.5 Sistematika Laporan
Setelah
melaukan penelitian, maka peneliti akan melaporkan hasil penelitian dengan
sistematika sebagai berikut:
Laporan hasil penelitian dibagi
dalam 3 bagian besar. Bagian pertama disebut dengan pendahuluan. Pada bagian
pendahuluan ini akan dikemukakan latar belaknag yang menarik perhatian peneliti
untuk meneliti masalah yang ada dalam penelitian ini. Kemudian dilanjutkan
dengan rumusan masalah dan tujuan dilakukannya penelitian.
Pada bagian kedua dalam penelitian
ini disebut dengan Tinjauan Pustaka. Pada bagian kedua inilah dikemukan
teori-teori yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu dalam kerangka teori.
Kemudian peneliti mengemukakan hipotesis sebagai dugaan awal berdasarkan
kerangka teori yang sudah dipaparkan. Selanjutnya peneliti mendefiniskan
konsep-konsep dalam penelitian untuk mencegah multitafsir pembaca dilanjutkan
dengan definisi operasional untuk mengukur varibel. Pada bagian akhir bagian ke
dua dalam penelitian ini ditutup dengan rincian data, untuk melihat varibel,
indikator, dan teknik pengumpulan data secara jelas.
Kemudian pada bagian ketiga
dijelaskan metode yang digunakan dalam penelitian. Hal ini penting untuk
mengetahui jenis penelitian yang digunakan peneliti. Pada bagian ini, dijelaskan
siapa saja populasi dan sampel, serta bagaimana teknik pengumpulan datanya
serta bagaimana teknik analisis data.
Pada Bagian empat akan dikemukan
hasil dan pembahasan dari penelitian yang dilakukan kemudian diakhiri dengan
kesimpulan dan saran.
DAFTAR PUSTAKA
Google.com
Wikipedia
Singarimbun. 1989. Metode Penelitian Survey. Jakarta : LP3ES
Moleong, lexi. 2006.
Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung. PT.Remaja. Rosdakarya
Idris, Muhammad.2009. Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan
Kualitatif dan Kuantitatif. Yogyakarta : PT. Gelora Aksara Pratama
Belum ada Komentar untuk "PENGARUH PENGAWASAN TERHADAP EFISIENSI KERJA PEGAWAI"
Posting Komentar