Jenis-Jenis Perencanaan

Jenis-Jenis Perencanaan

Pandangan tentang pentingnya perencanaan, pada awal mulanya memang hanya berkembang di sektor ekonomi. Perencanaan ekonomi dapat dianggap sudah mewakili unsur  penting lainnya, dalam artian faktor-faktor non ekonomi diperhitungkan bersama-sama dengan perhitungan ekonomi yang rasional. Akan tetapi sesuai dengan perjalanan waktu dan semakin kompleksnya aktivitas dan tuntutan disegala bidang dalam bernegara menuntut diadakannya pemisahan secara jelas antara perencanaan bidang yang satu dengan yang lainnya, karena setiap bidang-bidang yang berbeda menuntut prioritas perencanaan-perencanaan yang lebih spesifik dan optimal.

Seiring dengan perkembangan dunia dan perjalanan waktu dari hari ke hari membuat dunia ini selalu dibuahi oleh berbagai bentuk penemuan baru dalam bidang ilmu pengetahuan, informasi serta teknologi. Dampak dari perkembangan ini sangat terasa seiring dengan perkembangan kita dari generasi ke generasi. Sebagai efek dari tuntutan kondisi tersebut di atas maka berkembanglah berbagai jenis-jenis perencanaan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan yang ada. Jenis-jenis perencanaan ini biasanya dapat dibedakan berdasarkan objek, ruang dan waktu, kebutuhan dan lain-lain. Jenis-jenis perencanaan ini sangat beragam dan berbeda-beda di setiap negara yang pada dasarnya disesuaikan dengan kebutuhan dan trend yang sedang terjadi pada suatu negara.

Apabila dikaji dan diteliti secara mendalam maka akan ditemukan banyak sekali jenis-jenis perencanaan yang berlaku di muka bumi ini, karena seperti dikatakan di atas bahwasanya jenis perencanaan di setiap negara atau bahkan wilayah-wilayah tertentu bisa saja berbeda-beda.  Akan tetapi dalam buku ini akan diangkat beberapa jenis penelitian yang pada umumnya berlaku dan dilaksanakan di banyak negara di dunia.

Perencanaan dapat dilihat dari beberapa klasifikasi[1] :

1. Perencanaan dilihat dari macam-macam rencana yang sering dilaksanakan negara-negara pada umumnya :
1. Rencana di waktu perang[2]
2. Perencanaan anti siklus
3. Perencanaan perspektif
4. Perencanaan proyek demi proyek
5. Perencanaan investasi sektor publik
6. Perencanaan komperhensif
7. Perencanaan regional secara fisik
8. Perencanaan pembangunan
2. Melihat perencanaan dari segi ketat atau kurang ketatnya, perlu (imperative) atau kurang perlunya suatu perencanaan

1.      Planning by perspective. Disini perencanaan hanya memberikan gambaran tentang prospek perkembangan keadaaan masa depan, kemungkinan perkembangan  masa depan. Seringkali rencana ini hanya merupakan suatu studi proyeksi keadaan

2.      Planning by inducement seringkali juga disebut planning through the market. Perencanaan di sini bersifat mendorong atau mempengaruhi melalui berbagai kebijaksanaan serta penggunaan mekanisme pasar kegiatan sosial ekonomi masyarakat.

3.      Planning by direction. Perencanaan ini lebih ketat, ada tujuan yang jelas dan tegas, pelaksanaannya yang ketat untuk mencapai tujuan itu dan pengarahannya secara lebih sadar.[3]

4.      Complete control planning. Dalam perencanaan ini diliputi segi kehidupan yang luas dengan menetapkan secara tegas pola investasi, produksi, distribusi dan konsumsi.[4]

3. Perencanaan melihat dari segi luasnya wilayah yang diliputi oleh suatu rencana

1.      Perencanaan kota

2.      Perencanaan regional

3.      Perencanaan sektor publik

4.      Perencanaan nasional

5.      Perencanaan antar Negara

4. Perencanaan dari segi jangka waktu

1.      Jangka panjang

2.      Jangka menengah

3.      Jangka pendek

5. Perencanaan secara komprehensif, penyerasian antara perencanaan menyeluruh (aggregate), perencanaan sektoral dan perencanaan proyek-proyek dapat pula dikemukakan dua macam perencanaan dari segi cara perumusannya ;

1.      Forward Planning atau Planning From Above. Cara perencanaan dimulai dari penyusunan rencana menyeluruh (aggregate) dan kemudian membaginya (disaggregates) dalam rencana-rencana sektor dan selanjutnya dalam rencana proyek-proyek

2.      Backward Planning atau Planning From Below. Disini rencana kegiatan investasi pemerintah maupun non pemerintah disusun terlebih dahulu dan baru diserasikan dengan kerangka makronya.

Banyak ilmuwan yang melakukan studi tentang ilmu perencanaan, salah satunya adalah Glasson. Konsep mengenai jenis perencanaan yang dikemukakannya mengamini jika jenis-jenis perencanaan dapat berbeda diantara satu negara dengan negara lain atau bahkan di antara satu sektor dengan sektor lainnya dalam satu negara. Dia menyetujui jika ternyata dalam suatu negara terjadi kombinasi/kolaborasi dari berbagai jenis perencanaan sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan di negara tersebut. Lebih lengkapnya Glasson[5] menyebutkan ada 4 (empat) jenis/tipe perencanaan yaitu ;

1.       Physical planning and Economic Planning

2.       Allocative and Innovative Planning

3.       Multi or single Objective Planning

4.       Indicative or Imperative Planning

1)         Physical Planning and Economic Planning

Perbedaan ini didasarkan atas perbedaan isi perencanaan. Perencanaan fisik adalah perencanaan untuk mengubah atau memanfaatkan struktur fisik suatu wilayah, misalnya perencanaan tata ruang atau tata guna tanah, perencanaan jalur transportasi dan komunikasi, penyediaan fasilitas umum, dsb. Perencanaan ekonomi berkenaan dengan perubahan struktur ekonomi suatu wilayah dan langkah-langkah memperbaiki tingkat kemakmuran. Perencanaan ekonomi didasarkan pada mekanisme pasar.

2)         Allocative and Innovative Planning

Perencanaan berdasarkan visi perencanaan.  Perencanaan alokatif berkenaan dengan menyukseskan rencana umum yang telah disusun. Inti kegiatannya berupa koordinasi dan sinkronisasi. Perencanaan inovatif para perencana bersifat lebih bebas dalam menentukan target maupun cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan.

3)         Multi or Single Objective Planning

         Perencanaan bertujuan tunggal misalnya rencana pemerintah untuk membangun 100 unit rumah disuatu lokasi tertentu, perencanaan ini tidak mengaitkan pembangunan rumah dengan manfaat lain yang ditimbulkan. Sararan merupakan satu kesatuan yang utuh. Perencanaan bertujuan jamak memiliki beberapa tujuan sekaligus misalnya pelebaran dan peningkatan jalan bermanfaat perhubungan suatu daerah semakin lancar, dapat menarik berdirinya pemukiman baru dan mendorong tumbuhnya aktivitas pasar didaerah tersebut.

4)         Indicative or Imperative Planning

Perencanaan dalam hal ini dibedakan menurut ketegasan dari isi perencanaan dan tingkat kewenangan dari instansi pelaksana. Dalam konteks ini dapat diketahui bahwa perencanaan indikatif tujuan yang hendak dicapai dinyatakan hanya dalam bentuk indikator-indikator dalam artian tidak memberi batasan yang jelas dalam hal tolak ukurnya. Sementara itu perencanaan imperatif lebih terperinci, jelas dan tegas dalam pengaturan sasaran, prosedur/mekanisme, pelaksanaan, waktu dan lain sebagainya.

Efektif-tidaknya suatu jenis perencanaan dapat ditentukan oleh ada-tidaknya kesepadanan antara sumber daya dengan lingkungannya. Konsep kesepadanan antara aspek, ruang dan waktu serta sumber daya serta permasalahan kebutuhan yang dihadapi  tentunya berbeda dalam setiap negara dan hal ini akan melahirkan suatu bentuk ciri khas atau keunikan sesuatu hal dalam suatu negara yang mungkin tidak ditemukan pada negara-negara lainnya. Sebagai suatu contoh kasus dalam bidang perencanaan, di Indonesia ditemukan ada beberapa jenis perencanaan yang mungkin tidak berlaku di negara lain pada umumnya.

Adapun jenis-jenis perencanaan yang dikenal di Indonesia di luar jenis-jenis perencanaan yang telah disebutkan terlebih dahulu adalah :

1. Jenis Top Down  dan Bottom Up Planning

Top down planning merupakan salah satu jenis perencanaan yang menitikberatkan pada tipe perencanaan yang terpusat. Artinya, proses kegiatan perencanaan yang dilaksanakan dengan bersinergi pada rencana strategis yang ada diatasnya dan merupakan manifestasi dari komitmen pemerintah.

Sedangkan Bottom Up Planning adalah perencanaan yang memperhatikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat misalnya melalui penjaringan aspirasi dan kebutuhan masyarakat untuk mengetahui harapan masyarakat atas masa depan pembangunan daerahnya.

Proses Top Down dan Bottom Up lebih  mencerminkan proses perencanaan dalam pemerintahan, yaitu dari lembaga/departemen dan daerah ke pemerintah pusat.

Lembaga/departemen/daerah menyusun rencana pembangunan sesuai dengan wewenang dan fungsinya.

Proses top down dan bottom up ini dilaksanakan dengan tujuan antara lain untuk menyelaraskan program-program agar dapat menjamin adanya sinergi dari semua kegiatan pemerintah dan masyarakat. Penyelarasan rencana-rencana lembaga pemerintah dilaksanakan melalui musyawarah perencanan yang dilaksanakan baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota.

Dalam sistem perencanaan nasional, pertemuan antara perencanaan yang bersifat top down dan bottom up diwadahi dalam musyawarah perencanaan pembangunan. Dalam hal ini, perencanaan makro yang dirancang pemerintah pusat disempurnakan dengan memerhatikan masukan dari semua stakeholders dan selanjutnya digunakan sebagai pedoman bagi daerah-daerah dan lembaga-lembaga pemerintah dalam menyusun rencana kerja.

2. Jenis Partisipatif Planning

Pemikiran perencanaan partisipatif diawali dari kesadaran bahwa kinerja sebuah prakarsa pembangunan masyarakat sangat ditentukan oleh semua pihak yang terkait dengan prakarsa tersebut. Sejak dikenalkannya model perencanaan partisipatif ini, istilah “stakeholders” menjadi sangat meluas dan akhirnya dianggap sebagai idiom. Perencanaan partisipatif merupakan perencanaan yang melibatkan partisipasi seluruh stakeholders dalam pengambilan keputusan perencanaan di semua tahapan perencanaan. Partisipasi warga negara (private citizen) bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadis, secara halus atau dengan kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif.

Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, perencanaan, dan pembuatan kebijakan sudah dijamin dalam konstitusi negara maupun dalam peraturan perundang-undangan. Namun, dalam prakteknya, kualitas partisipasi masyarakat masih jauh dari ideal. Beberapa masalah tentang partisipasi, misalnya : 

1)           Masih rendahnya akses terhadap informasi publik.

2)           Rendahnya komitmen pemimpin dan partai politik di tingkat lokal.

3)           Blocking dari kelompok elit lokal.

4)           Kemandirian organisasi warga.

5)           Proses partisipasi tanpa substansi

6)           Apatisme masyarakat.

7)           Rendahnya keterlibatan kelompok perempuan.

8)           Kapasitas mengelola forum-forum musyawarah.

---

[1] Bintoro Tjokroamidjojo, Perencanaan Pembangunan,  Gunung Agung, Jakarta, 1985, Hal : 22-25

[2] Penjelasan tentang rencana diwaktu perang ini secara lengkap dapat dibaca buku Albert Waterston, Development Planning, Lesson of Experience, The Jhon Hopkins Press, Baltimore, Maryland, 1965

[3]  Penjelasan tentang Planning by direction secara lebih lengkap baca Buku GM HEAL, The Theory of Economic Planning, American Elbiser Public Comp, Inc, New York, 1973

[4] Penjelasan tentang Complete Control planning secara lebih lengkap baca W. Arthur Lewis, The Principles of Economic Planning, Public Affairs Press, Washington DC, 1951

[5] Glasson J, An Introduction to Regional Planning, Hutchinson Educational, London, 1974.

Bagikan Artikel ini