POTRET PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI NEGARA BERKEMBANG

POTRET  PERENCANAAN  PEMBANGUNAN

DI NEGARA BERKEMBANG

Negara-negara berkembang identik dengan negara miskin. Di negara seperti ini pekerjaan utama pembangunan adalah menanggulangi kemiskinan, dimana  kemiskinan di negara berkembang ibarat lingkaran setan, karena berbagai penjelasan kemiskinan tidak banyak menjelaskan “kenapa mereka menjadi miskin”. Dalam lingkaran setan kemiskinan, pokok pangkal kemiskinan pada umumnya adalah  pendapatan yang rendah. Pendapatan yang rendah bukan hanya mempengaruhi tingkat tabungan yang rendah, tetapi juga mempengaruhi tingkat pendidikan dan kesehatan yang rendah sehingga produktivitas sumber daya yang ada juga menjadi rendah. Semuanya ini akan mempengaruhi pendapatan masyarakat yang rendah pula

Berbagai teori pembangunan, khususnya pembangunan ekonomi, muncul untuk menjawab masalah ini yang kesemuanya fokus kepada upaya mendorong investasi, misalnya teori dari Henry C. Brutton yang menganjurkan pemerintah di negara berkembang untuk meningkatkan tabungan melalui dorongan moral, rangsangan langsung, kesempatan invetasi, dan mengenalkan lembaga keuangan.

Terlepas dari berbagai gagasan tentang memutuskan lingkaran setan tersebut, satu hal yang pokok adalah bahwa perencanaan pembangunan lah yang pada akhirnya mengambil alih tugas tersebut, yaitu tugas untuk menggerakkan seluruh sumber daya yang tersedia untuk memutuskan lingkaran setan kemiskinan.

Di sinilah pembangunan menjadi sebuah praktek, bergulir dari sebuah konsep, teori, serta paradigma. Tatkala menjadi praktek, maka keharusan dari pembangunan adalah dimenejemeni. Unsur pertama adalah perencanaan pembangunan yang serta-merta menuntut penguasaan konsep kemiskinan serta problema yang mendasarinya, memiliki kerangka pemikiran teoritis, serta memahami dukungan dan kendala yang muncul dalam kondisi-kondisi obyektif masyarakat yang dibangun. 

Salah satu tujuan penting perencanaan di negara terbelakang adalah untuk meningkatkan pembangunan ekonomi. Menurut Dr. Gadgil,[1] “Bagi pembagunan ekonomi perencanaan mengandung arti pengarahan atau pengaturan eksternal kegiatan ekonomi oleh badan perencana, yang dalam banyak hal, disamakan dengan pemerintah negara.” Itu berarti peningkatan laju pembentukan modal dengan cara meningkatkan tingkat pendapatan, tabungan dan investasi. Akan tetapi peningkatan laju pembentukan modal pada perekonomian terbelakang dihadapkan pada sejumlah kesulitan. Rakyat dicengkam oleh kemiskinan. Kemampuan menabung rendah karena tingkat pendapatan yang rendah pula disamping kecenderungan mengkonsumsi yang tinggi. Akibatnya, laju investasi rendah sehingga mengakibatkan modal kurang dan produktifitas rendah. Produktivitas rendah berarti pendapatan rendah. Lengkaplah sudah apa yang disebut dengan lingkatan setan. Lingkaran setan ekonomi hanya dapat diatasi dengan pembangunan secara terencana. Ada dua metode yang terbuka bagi negara terbelakang. Pertama pembangunan terencara dengan mengimpor modal dari luar negeri oleh Zweig[2] disebut “Industrialisasi yang disangga” dan lainnya adalah dengan tabungan wajib yang ia sebut sebagai “industrialisasi swasembada.”

Dasar pemikian timbulnya perencanaan di negara seperti ini adalah untuk memperbaiki dan memperkuat mekanisme pasar. Mekanisme pasar di negara terbelakang belum lagi sempurna, karena ketidaktahuan dan ketidakbiasaan dengan mekanisme seperti itu, jadinya sebagian besar ekonomi terdiri dari sektor non-uang. Pasar produk, faktor, uang dan modal tidak mengorganisasi sebagai mana mestinya. Jadi sistem harga yang ada masih dalam bentuk belum sempurna dan tidak dapat menghasilkan keseimbangan antara permintaan dan penawaran agregat atas barang dan jasa. Untuk menghapuskan pasar yang tidak sempurna dan pemanfaatan sumber-sumber tersedia yang tidak efisien serta di dalam menentukan jumlah dan komposisi investasi, kekakuan strukturan, maka mekanisme padar perlu disempurnakan melalui perencanaan.

Lebih lanjut, kebutuhan perencanaan di negara berkembang didorong oleh keperluan menghapuskan pengangguran dan pengangguran tersembunyi yang tersebar luas dalam perekonomian seperti itu. Karena modal langka dan buruh melimpah ruah maka masalah penyediaan kesempatan kerja bagi buruh yang senantiasa meningkat merupakan suatu masalah yang sulit. Hanya badan perencanaan yang terpusat yang dapat mengatasi kesulitan ini. Di tengah ketiadaan usaha dan inisiatif yang memadai, badan perencanaan merupakan satu-satunya lembaga yang pantas untuk merencanakan pembangunan perekonomian secara berimbang. Demi pembangunan ekonomi yang cepat, negara terbelakang memerlukan pembangunan sektor pertanian dan industri, pembentukan overhead sosial dan ekonomi, pengembangan sektor perdagangan luar negeri dan domestik dengan cara yang hamonis. Semua ini memerlukan investasi serentak di berbagai sektor yang hanya mungkin dilakukan melalui perencanaan pembangunan.

Kebutuhan pengembagan sektor pertanian bersama-sama dengan sektor industri timbul dari kenyataan bahwa pertanian dan industri saling menentukan. Reorganisasi pertanian akan melepaskan tenaga buruh surplus yang dapat diserap oleh sektor industri. Pembangunan pertanian juga penting untuk memasok kebutuhan bahan mentah sektor industri tersebut.

Akan tetapi sektor pertanian dan sektor industri tidak akan dapat berkembang tanpa adanya overhead ekonomi dan sosial. Pembangunan terusan, jalan raya, rel kereta api, stasiun tenaga dan sebagainya, adalah vitas bagi pembangunan pertanian dan industri. Begitu pula lembaga pendidikan dan latihan, kesehatan masyarakat dan perumahan diperlukan untuk menjamin arus berkala tenaga terampil dan terlatih. Tetapi perusahaan swasta di negara terbelakang tidak tertarik pada pembangunan overhead sosial dan ekonomi, karena tidak menguntungkan. Perusahaan swasta lebih banyak tertarik oleh keuntungan pribadi ketimbang keuntungan sosial. Oleh karena itu perusahaan swasta menyerahkan kepada pemerintah untuk menyediakan overhead sosial dan ekonomi dalam suatu cara yang terencana.

Demikian pula pengembangan perdagangan dalam negeri dan luar negeri tidak hanya memerlukan pembangunan sektor pertanian dan industri bersama-sama ovaerhead sosial dan ekonomi tetapi juga tersedianya lembaga keuangan. Di negera terbelakang, pasar uang dan pasar modal masih belum berkembang. Keadaan seperti ini menjadi penghambat pertumbuhan industri dan perdagangan. Ada ketidak stabilan ekonomi yang disebabkan oleh gerakan siklus internasional. Ketidak mampuan menyesuaikan diri seperti itu hanya dapat diatasi oleh pemerintah, dengan mendirikan Bank Sentral dan pasar uang bank dagang dan lembaga keuangan lainnya di seluruh negara. Badan perencanaannlah yang dapat mengawasi dan mengatur perdagangan dalam negeri dan perdagangan luar negeri demi kepentingan terbaik perekonomian.

Perencanaan pembangunan sangat diperlukan untuk mengenyahkan kemiskinan bangsa. Perencanaan merupakan satu-satunya jalan yang terbuka bagi negara terbelakang. Untuk menaikkan pendapatan nasional dan pendapatan per kapita; untuk mengurangi ketimpangan pendapatan dan kesejahteraan; untuk meningkatkan kesempatan kerja; untuk pembangunan yang menyeluruh dan untuk mempertahankan kemerdekaan nasional yang baru saja dimenangkan. Tidak ada yang lebih besar dan benar daripada itu yaitu bahwa ide perencanaan telah menjelma menjadi kenyataan praktis dan itulah satu-satunya harapan bagi kebangkitan negara-negara terbelakang di dunia.

Mencermati kondisi tersebut Dr. Gadgil[3] mengatakan “Perencanaan pembangunan ekonomi tampaknya dilakukan karena derap dan arah pembangunan yang ada tanpa campur tangan dari luar dianggap tidak memuaskan dan lebih lanjut karena dianggap bahwa campur tangan dari luar yang tepat akan sangat meningkatkan derap pembangunan dan mengarahkannya sebagaimana mestinya. Para perencana berusaha menghasilkan rasionalisasi. Jika mungkin dan dipandang perlu, mengurangi konsumsi, mengembangkan dan menerapkan rencana jangka panjang investasi sumber modal yang tepat dengan teknih yang semakin baik, program pendidikan dan latihan sebagai tempat meningkatkan kemampuan buruh dalam menggunakan sumber modal, dan distribusi produksi nasional yang lebih baik dalam rangka mencapai keamanan dan kedamaian masyarakat. Karenanya, perencanaan jika ditinjau dari sudut itu berarti tidak lebih daripada pengorganisasian secara lebih baik, pengorganisasian secara konsisten dan menjangkau jauh kedepan, serta pengorganisasian secara menyeluruh. Pengarahan, pengaturan, pengawasan atas kegiatan  swasta dan peningkatan bidan kegiatan negara semuanya merupakan bagian dari upaya-upaya pengorganisasian.

---

[1] D.R. Gadgil, Planning and Economic Policy in India, Hal : 88.

[2] F.Zweig, Planning of Free Societies, Hal : 14

[3] D.R. Gadgil, Planning and Economic Policy in India, Hal. :  94.

Bagikan Artikel ini