MAKALAH JAMSOSTEK
Kamis, 11 September 2014
Tambah Komentar
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Salah satu kewajiban negara adalah melindungi setiap warga negaranya baik secara fisik, mental, sosial dan ekonomi sebagai imbal balik kesetiaan warga negara kepada negara baik dalam bentuk pembayaran pajak secara rutin atau ketundukan pada peraturan hukum di negara tersebut. Poin tersebut juga tercakup dalam Pancasila dan UUD 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia yang merupakan buah pemikiran bangsa ini sejak awal kemerdekaan. Realisasi perlindungan tersebut dalam konteks perlindungan, asuransi atau jaminan sosial
Asuransi merupakan lembaga ekonomi yang berfungsi sebagai salah satu bentuk penanggulangan resiko. Menurut Pasal 246 KUHD Republik Indonesia, asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri pada tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberi penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tertentu. Asuransi sosial tenaga kerja merupakan salah satu jenis kegiatan asuransi yang memberikan perlindungan jaminan sosial bagi tenaga kerja di sektor formal seperti jamina kecelakan kerja, jaminan hari tua atau pensiun, jaminan kematian, dan jaminan kesehatan.
Peran serta tenaga kerja dalam pembangunan nasional meningkat dengan disertai berbagai tantangan risiko yang dihadapi. Oleh karena itu kepada tenaga kerja perlu diberikan perlindungan, pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraannya, sehingga pada gilirannya akan dapat meningkatkan produktivitas nasional.
Bentuk perlindungan, pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan dimaksud diselenggarakan dalam bentuk program jaminan sosial tenaga kerja (jamsostek) yang bersifat dasar, dengan berazaskan usaha bersama, kekeluargaan dan gotong royong. Pada dasarnya program ini menekan pada perlingdungan bagi tenaga kerja yang relatif mempunyai kedudukan yang lebih rendah. Oleh karena itu pengusaha memikul tanggung jawab utama dan secara moral pengusaha mempunyai kewajiban untuk meningkatkan perlingdungan dan kesejahteraan tenaga kerjanya. Disamping itu, sudah sewajarnya apabila tenaga kerja juga berperan aktif dan ikut bertanggungjawab atas pelaksanaan program jamsostek.
Penyelenggaraan program jamsostek merupakan sebagian dari tugas pokok pemerintah di bidang ketenaga kerjaan sebagaimana diatur dalam UU No. 14 tahun 1969 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja khususnya pasal 10 dan pasal 15.
Untuk menjamin pelaksanaan program jamsostek, PT. JAMSOSTEK sebagai Badan Usaha Millk Negara secara prinsip telah di tunjuk oleh pemerintah untuk menyelenggarakan program jamsostek yang merupakan penjabaran pasal 25 UU No .3 tahun 1992 dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya mengutamakan pelayanan kepada peserta dalam rangka peningkatan perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja beserta keluarganya.
Dalam pelaksanaan program jamsostek tidak sedikit hambatan yang dihadapi, sehingga dalam upaya peningkatan kepesertaannya PT. JAMSOSTEK perlu membenahi diri baik secara intern organiaasi, sumber daya manusia, pemberdayaan, peraturan dan perundang-undangan maupun esktern (peningkatan profesionalisme pelayanan).
RUMUSAN MASALAH
1.
Apa yang dimaksud dengan Jamsostek ?
2.
Bagaimana sejarah dari Jamsostek ?
3.
Program-program apa saja yang
ditawarkan oleh Jamsostek ?
BAB II
PEMBAHASAN
1. PENGERTIAN JAMSOSTEK DAN DASAR
HUKUMNYA
Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah
suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai
pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan
sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa
kecelakaan kerja, sakit, hamil,
bersalin, hari tua, dan meninggal dunia.
Pelaksanaan sistem jaminan sosial
ketenagakerjaan di Indonesia secara umum meliputi penyelengaraan
program-program Jamsostek, Taspen, Askes, dan Asabri. Penyelengaraan program
Jamsostek didasarkan pada UU No 3 Tahun 1992, program Taspen didasarkan pada PP
No 25 Tahun 1981, program Askes didasarkan pada PP No 69 Tahun 1991, program
Asabri didasarkan pada PP No 67 Tahun 1991, sedangkan program Pensiun
didasarkan pada UU No 6 Tahun 1966. Penyelenggaraan jaminan sosial di Indonesia
berbasis kepesertaan, yang dapat dibedakan atas kepesertaan pekerja sektor
swasta, pegawai negeri sipil (PNS),dan anggota TNI/Polri (Lihat Tabel 1).
Jaminan sosial tenaga kerja
(Jamsostek) sebagaimana didasarkan pada UU No 3 Tahun 1992, pada prinsipnya
merupakan sistem asuransi sosial bagi pekerja (yang mempunyai hubungan
industrial) beserta keluarganya. Skema Jamsostek meliputi program-program yang
terkait dengan risiko, seperti jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian,
jaminan pemeliharaan kesehatan, dan jaminan hari tua, dan pada dasarnya program
Jamsostek merupakan sistem asuransi sosial, karena penyelenggaraan didasarkan
pada sistem pendanaan penuh (fully funded system), yang dalam hal ini menjadi
beban pemberi kerja dan pekerja. Sistem tersebut secara teori merupakan
mekanisme asuransi. Penyelengaraan sistem asuransi sosial biasanya didasarkan
pada fully funded system, tetapi bukan harga mati. Dalam hal ini pemerintah
tetap diwajibkan untuk berkontribusi terhadap penyelengaraan sistem asuransi
sosial, atau paling tidak pemerintah terikat untuk menutup kerugian bagi badan
penyelengara apabila mengalami defisit. Di sisi lain, apabila penyelenggara
program Jamsostek dikondisikan harus dan memperoleh keuntungan, pemerintah akan
memperoleh deviden karena bentuk badan hukum Persero.
Dasar hukum jamsostek adalah :
1. UU No.3 tahun 1992 tentang Jamsostek.
2. PP No. 14 tahun 1993 tentang
Penyelengaraan Jamsostek.
3. Keppres No. 22 tahun 1993 tentang
Penyakit Yang Timbul Karena Hubungan Kerja.
4. Permenaker No. 5/MEN/1993 tentang
Petunjuk Teknis Pendaftaraan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan, dan Pelayanan.
http://respectardi.blogspot.com/2013/04/jamsostek.html
2.
SEJARAH JAMSOSTEK
Penyelenggaraan program jaminan
sosial merupakan salah satu tangung jawab dan kewajiban Negara untuk memberikan
perlindungan sosial ekonomi kepada masyarakat. Sesuai dengan kondisi kemampuan
keuangan Negara, Indonesia seperti halnya berbagai Negara berkembang lainnya,
mengembangkan program jaminan sosial berdasarkan
funded social security
, yaitu jaminan sosial yang didanai
oleh peserta dan masih terbatas pada masyarakat pekerja di sektor formal.
Sejarah terbentuknya PT Jamsostek (Persero) mengalami proses yang panjang,
dimulai dari UU No.33/1947 jo UU No.2/1951 tentang kecelakaan kerja, Peraturan
Menteri Perburuhan (PMP) No.48/1952 jo PMP No.8/1956 tentang pengaturan bantuan
untuk usaha penyelenggaraan kesehatan buruh, PMP No.15/1957 tentang pembentukan
Yayasan Sosial Buruh, PMP No.5/1964 tentang pembentukan Yayasan Dana Jaminan
Sosial (YDJS), diberlakukannya UU No.14/1969 tentang Pokok-pokok Tenaga Kerja,
secara kronologis proses lahirnya asuransi sosial tenaga kerja semakin
transparan. Setelah mengalami kemajuan dan perkembangan, baik menyangkut
landasan hukum, bentuk perlindungan maupun cara penyelenggaraan, pada tahun
1977 diperoleh suatu tonggak sejarah penting dengan dikeluarkannya Peraturan
Pemerintah (PP) No.33 tahun 1977 tentang pelaksanaan program asuransi sosial
tenaga kerja (ASTEK), yang mewajibkan setiap pemberi kerja/pengusaha swasta dan
BUMN untuk mengikuti program ASTEK. Terbit pula PP No.34/1977 tentang
pembentukan wadah penyelenggara ASTEK yaitu Perum Astek. Tonggak penting
berikutnya adalah lahirnya UU No.3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga
Kerja (JAMSOSTEK).Dan melalui PP No.36/1995 ditetapkannya PT Jamsostek sebagai
badan penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Program Jamsostek memberikan
perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan minimal bagi tenaga kerja dan
keluarganya, dengan memberikan kepastian berlangsungnya arus penerimaan
penghasilan keluarga sebagai pengganti sebagian atau seluruhnya penghasilan
yang hilang, akibat risiko sosial. Selanjutnya pada akhir tahun 2004, Pemerintah
juga menerbitkan UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional,
yang berhubungan dengan Amandemen UUD 1945 dengan perubahan pada pasal 34 ayat
2, dimana Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) telah mengesahkan Amandemen
tersebut, yang kini berbunyi: "Negara mengembangkan sistem jaminan sosial
bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu
sesuai dengan martabat
kemanusiaan". Manfaat
perlindungan tersebut dapat memberikan rasa aman kepada pekerja sehingga dapat
lebih berkonsentrasi dalam meningkatan motivasi maupun produktivitas kerja.
Kiprah Perseroan yang mengedepankan kepentingan dan hak normative Tenaga Kerja
di Indonesia terus berlanjut. Sampai saat ini, PT Jamsostek (Persero)
memberikan perlindungan 4 (empat) program, yang mencakup Program Jaminan
Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan
Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) bagi seluruh tenaga kerja dan keluarganya.
Dengan penyelenggaraan yang makin maju, program Jamsostek tidak hanya
bermanfaat kepada pekerja dan pengusaha tetapi juga berperan aktif dalam
meningkatkan pertumbuhan perekonomian bagi kesejahteraan masyarakat dan
perkembangan masa depan bangsa.
3. Program Jaminan Sosial Dari Jamsostek
Bagi Anda yang bekerja di perusahaan swasta pasti mengenal
nama Jamsostek. Jamsostek adalah salah satu badan penyelenggara jaminan sosial
yang mengembangkan program jaminan sosial berdasarkan funded social security,
jaminan sosial yang didanai oleh peserta dan masih terbatas pada masyarakat
pekerja di sektor formal. Pekerja sektor formal disini maksudnya adalah para
karyawan perusahaan-perusahaan swasta dan tidak termasuk pekerja sektor
informal seperti pekerja rumah tangga, buruh industri kecil, dll.
Skema Jamsostek meliputi program-program yang terkait dengan
risiko, seperti jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan
pemeliharaan kesehatan, dan jaminan hari tua. Mari kita bahas satu per satu
program-program yang ditawarkan Jamsostek.
a. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
Program ini memberikan kompensasi/santunan dan pengantian
biaya perawatan bagi tenaga kerja yang mengalami kematian atau cacat karena
kecelakaan kerja baik fisik maupun mental, dimulai dari berangkat kerja sampai
kembali ke rumah atau menderita sakit akibat hubungan kerja.
Apa manfaat dari program JKK?
- Biaya Transport (Maksimum)
- Darat Rp 750.000,-
- Laut Rp 1.500.000,-
- Udara Rp 2.000.000,-
- Bagi yang tidak mampu bekerja, peserta Jamsostek akan tetap mendapat upah
- Empat (4) bulan pertama, 100% upah
- Empat (4) bulan kedua, 75% upah
- Selanjutnya 50% upah
- Biaya Pengobatan/Perawatan
- Rp 20.000.000,- (maksimum)
- Santunan Cacat
- Sebagian-tetap: % tabel x 80 bulan upah
- Total-tetap
- Sekaligus : 70 % x 80 bulan upah
- Berkala (2 tahun) Rp 200.000,- per bulan
- Kurang fungsi: % kurang fungsi x % tabel x 80 bulan upah
- Santunan Kematian
- Sekaligus 60 % x 80 bulan upah
- Berkala (2 tahun) Rp. 200.000,- per bulan
- Biaya pemakaman Rp 2.000.000,-
- Biaya Rehabilitasi: Patokan harga RS DR. Suharso, Surakarta ,ditambah 40 %
- Prothese anggota badan
- Alat bantu (kursi roda)
- Penyakit akibat kerja, tiga puluh satu jenis penyakit selama hubungan kerja dan 3 tahun setelah putus hubungan kerja.
Iuran untuk program JKK ini sepenuhnya dibayarkan oleh
perusahaan. Perincian besarnya iuran berdasarkan kelompok jenis usaha
sebagaimana tercantum pada iuran.
Kelompok I = Premi sebesar 0,24% x upah kerja sebulan
Kelompok II = Premi sebesar 0,54% x upah kerja sebulan
Kelompok III = Premi sebesar 0,89% x upah kerja sebulan
Kelompok IV = Premi sebesar 1,27% x upah sebulan
Kelompok V = Premi sebesar 1,74% x upah kerja sebulan
b. Jaminan
Pemeliharaan Kesehatan (JPK)
Pemeliharaan kesehatan adalah hak tenaga kerja, untuk itu
program ini memberikan pelayanan berupa rawat jalan, rawat inap, pemeriksaan
kehamilan dan pertolongan persalinan, penunjang diagnostik, pelayanan khusus
dan gawat darurat bagi tenaga kerja dan keluarganya yang menderita sakit.
Setiap tenaga kerja yang mengikuti program JPK, akan
mendapatkan Kartu Pemeliharaan Kesehatan (KPK) sebagai bukti diri untuk
mendapat pelayanan kesehatan.
Cakupan pelayanan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan adalah :
- Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama
Pelayanan kesehatan yang dilakukan
oleh dokter umu atau dokter gigi di Puskesmas, klinik, balai pengobatan atau
dokter praktek.
- Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Lanjutan
Pemeriksaan dan pengobatan yang
dilakukan oleh dokter spesialis atas dasar rujukan dokter
- Pelayanan Rawat Inap di Rumah Sakit
kesehatan yang diberikan kepada
peserta yang memerlukan perawatan di ruang rawat inap Rumah Sakit
- Pelayanan Persalinan
Pertolongan persalinan yang
diberikan kepada tenaga kerja wanita berkeluarga/ istri tenaga kerja peserta
program JPK maksimum sampai persalinan ketiga
- Pelayanan Khusus
Pelayanan rehabilitasi atau manfaat
yang diberikan untuk mengembalikan fungsi tubuh
- Gawat Darurat
Pelayanan yang memberikan
pertolongan segera, yang bila tidak dilakukan dapat membahayakan jiwa
Adapun iuran yang harus dibayarkan
adalah sebagai berikut :
- 3 % dari upah tenaga kerja (maks Rp 1 juta ) untuk tenaga kerja lajang
- 6% dari upah tenaga kerja (maks Rp 1 juta ) untuk tenaga kerja berkeluarga
- Dasar perhitungan persentase iuran dari upah setinggi-tingginya Rp 1.000.000,-
c. Jaminan
Hari Tua (JHT)
Program ini adalah berupa tabungan selama masa kerja yang
dibayarkan kembali pada umur 55 tahun atau atau telah memenuhi persyaratan
tertentu.
Iuran Program Jaminan Hari Tua:
- Ditanggung Perusahaan = 3,7%
- Ditanggung Tenaga Kerja = 2%
Premi jaminan hari tua (JHT) yang dibayar pemberi kerja
tidak dimasukkan sebagai penghasilan karyawan (tidak menambah penghasilan bruto
karyawan). Pengenaan pajaknya akan dilakukan pada saat karyawan yang
bersangkutan menerima Jaminan Hari Tua dari PT. Jamsostek.
Premi jaminan hari tua yang dibayar sendiri oleh karyawan
merupakan pengurang penghasilan bruto bagi karyawan dalam perhitungan PPh
karyawan tersebut.
Jaminan Hari Tua akan dikembalikan/dibayarkan sebesar iuran
yang terkumpul ditambah dengan hasil pengembangannya, apabila tenaga kerja:
- Mencapai umur 55 tahun atau meninggal dunia, atau cacat total tetap
- Mengalami PHK setelah menjadi peserta sekurang-kurangnya 5 tahun dengan masa tunggu 1 bulan
- Pergi keluar negeri tidak kembali lagi, atau menjadi PNS/POLRI/ABRI
d. Jaminan
Kematian (JK)
Program ini memberikan pembayaran tunai kepada ahli waris
dari tenaga kerja yang meninggal dunia sebelum umur 55 tahun.
Manfaat Program JK
Program ini memberikan manfaat kepada keluarga tenaga kerja
seperti:
- Santunan Kematian: Rp 10.000.000,-
- Biaya Pemakaman: Rp 2.000.000,-
- Santunan Berkala: Rp 200.000,-/ bulan (selama 24 bulan)
Pengusaha wajib menanggung iuran Program Jaminan Kematian
sebesar 0,3% dengan jaminan kematian yang diberikan adalah Rp 12 Juta terdiri
dari Rp 10 juta santunan kematian dan Rp 2 juta biaya pemakaman dan santunan
berkala.
BAB III
KESIMPULAN
Jamsostek merupakan tuntutan dari organisasi pekerja atau
serikat buruh.
Karyawan merupakan elemen sangat yang penting dalam
pelaksanaan kegiatan perusahaan. Karyawan ialah para tenaga kerja yang
bekerja
pada sebuah
perusahaan, dimana mereka harus biasanya terikat kepada perintah dan peraturan
yang diberlakukan pengusaha atau manajemen perusahaan tempat mereka bekerja.
DAFTAR PUSTAKA
http://respectardi.blogspot.com/2013/04/jamsostek.html
Belum ada Komentar untuk "MAKALAH JAMSOSTEK"
Posting Komentar