PROGRAM JARING PENGAMAN SOSIAL DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

Adi Sasono, (Kompas, 9 April 1999) menyatakan bahwa kemiskinan yang mencengkram kebanyakan rakyat Indonesia bukan karena minimnya sumber daya alam (SDA), tetapi akibat salah urus serta kebijakan yang selama ini keliru. Masyarakat banyak yang miskin bukan karena faktor nasib yang ditentukan oleh Tuhan tapi karena salah urus, karena kita kaya dengan sumber daya alam, tetapi realitasnya rakyat kita miskin. Banyak negara yang kaya bukan karena mengandalkan SDA seperti Jepang dan lainnya. Itu bisa terjadi karena keberadaan 3 faktor:

1. Masyarakat bersama pemerintahnya harus kaya dan luas wawasannya. Jika tidak uang yang ada ditangan akan sia-sia.
2. Menjaga kepercayaan atau keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan. Hal ini mustahil terwujud jika masyarakat tidak lagi memiliki kepercayaan kepada pemerintahnya. Di Indonesia semasa Orde Baru, pemerintah berpihak kepada konglomerat, sementara golongan ekonomi lemah dan masyarakat kecil tersingkirkan. Akibatnya masyarakat tidak lagi mempercayai pemerintahnya.
3. Adanya hubungan harmonis antar bank, pengusaha, masyarakat dan pihak lainnya.
Kesulitan dana pembangunan bisa diatasi dengan keterlibatan pengusaha swasta sebagai mitra pemerintah. Keterlibatan itu tercipta kalau ada hubungan yang harmonis diantara pihak yang terkait.
Dalam acara dialog TVRI dengan Gunawan Sumodiningrat, Haryono Soyono dan Sarjono Jatiman pada tanggal 7 Januari (Kompas, 24 Februari 1999) menyatakan bahwa program jaring pengaman sosial (JPS) adalah istilah internasional yang dijadikan sebagai gerakan nasional untuk dapat keluar dari krisis ekonorni. JPS yang dilaksanakan di Indonesia mencakup 5 bidang, yaitu pangan, tenaga kerja, pendidikan, kesehatan, dan modal usaha. Total anggaran yang dialokasikan untuk program itu selama tahun 1998 adalah Rp 17,5 triliun. Dana itu dihimpun dari ADB, Bank Dunia, UNICEF, masyarakat dan pemerintah. Sampai akhir tahun 1998 dana JPS yang terserap dimasyarakat baru sekitar 30%. Tetapi di sinyalir dana JPS mengalami kebocoran mencapai Rp 3 triliun.
Masalah konsep berpikir orang miskin menurut WJS. Poerwadarminto, (Kamus Umum Bahasa Indonesia, 1976), secara harfiah kata miskin diberi arti tidak berharta benda 1.
Menurut Hasan (1993: 15) menyatakan bahwa indikator kemiskinan antara lain ditandai dengan:
1. Lemahnya nilai tukar hasil produksi orang miskin.
2. Rendahnya kualitas sumber daya manusia.
3. Rendahnya produktivitas.
4. Rendahnya modal yang dimiliki.
1 Bagong Suyanto, et, Perangkap Kemiskinan, Problem & Strategi Pengentasannya, Airlangga University Press, 1995
©2004 Digitized by USU digital library 1
5. Rendahnya pendapatan.
6. Terbatasnya kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan.2
Adapun ciri-ciri orang miskin adalah petani yang tidak punya lahan, buruh tani, nelayan kecil, pemburu, penebang kayu, dan para pekerja yang sejenis, serta nelayan-pengrajin-atau nelayan biasa.
Penentuan konsep berpikir secara jelas dengan mengetahui indikator orang miskin supaya jangan salah alamat pemberian dana JPS (Kompas, 23 April 1999). Disebutkan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) mengakui, sebesar 8 triliun dari Rp. 17,9 triliun dana JPS pada tahun anggaran 1998/1999 telah salah alamat atau menyimpang dari tujuan semula. Namun deputi kepala Bappenas bidang ekonomi Gunawan Sumodiningrat, di Jakarta menyatakan agar jangan berprasangka negatif dengan masalah itu. Ia juga menyatakan bahwa Bappenas dengan Bank Dunia bernegosiasi soal. Pengucuran bantuan terutama konteks JPS. Intinya ingin menyatakan JPS itu benar-benar akan dialokasikan secara langsung dan mengenai sasaran, yakni masyarakart miskin kurang mampu, pekerja terkena PHK, atau masyarakat yang kurang gizi. Menurut deputi bidang daerah dan regional Bappenas, Herman Haeruman, menyatakan JPS salah alamat itu disebabkan pada awalnya ada interpretasi yang berbeda mengenai definisi JPS, sehingga banyak departemen yang seharusnya tidak mendapat dana JPS ikut mengajukan proposal Ia memperkirakan, dana JPS yang benar-benar sesuai dan berdampak langsung bagi penyelamatan masyarakat yang terkena dampak krisis hanya Rp. 9 triliun saja. Itu terdiri dari program JPS bidang Operasi Pasar Khusus (OPK) atau pengadaan beras bagi si miskin, pertanian, kesehatan, pendidikan dan Pemberdayaan Daerah Mengenai Dampak Krisis Ekonomi (PDMDKE). Sementara itu lebih dari Rp. 8 triliun sisanya salah alamat.
Menurut H.Abmad Ridwan (Kompas, 27 April 1999) penyimpangan dan salah alamat dana JPS, antara lain disebabkan tidak adanya kontrol dan pelaksana tidak menjalankan peran dengan baik. Selain itu, tidak sedikit program tersebut yang tidak mencapai atau salah sasaran atau tumpang tindih. Kelemahan lain yang ditemukan, pengelola program JPS belum menguasai banyak hal karena belum berpengalaman. Dalam administrasi misalnya, meski sudah mengikuti pelatihan kemampuannya masih nol. Bahkan situasi dan kondisi daerahnya sendiri belum mereka pahami.
Yang menjadi permasalahan bagaimana proses-proses yang dilakukan dan hasil yang diperoleh untuk mengatasi masalah kemiskinan.
A. Pengertian Administrasi Pembangunan
􀂾 Dr. Mustopadidjaya (1997:7) mengatakan adminstasi pembangunan adalah ilmu dan seni tentang bagaimana pembangunan suatu sistem administrasi tersebut mampu menyelenggarakan berbagai fungsi pemerintahan dan pembangunan secara efektif dan efisien.3
􀂾 SP. Siagian (1972:1-2) menambahkan jika pembangunan dianalisa lebih lanjut terlihat beberapa ide pokok:
- Pembangunan adalah suatu proses.
- Pembangunan merupakan usaha yang secara sadar dilaksanakan.
- Pembangunan dilaksanakan secara berencana.
- Pembangunan mengarah kemodemitas.
- Modernitas yang dicapai melalui pembangunan itu melalui multi dimensional.
- Ditujukan kepada membina bangsa (Nation Building).4
2 Hasan, Kemiskinan di pedasaan & pemberantasannya, suatu makalah, 1993
3 Dra. Nurlela Ketaren, Kompilasi, 1997
4 Sp. Siagian, Pengantar Administrasi Pembangunan, Gunung Agung, 1972
©2004 Digitized by USU digital library 2
􀂾 Montgomery dan Esman dalam "Development Administration In Malaysia" mengemukakan Administrasi Pembangunan meliputi perbaikan aparatur serta pelaksanaan dari pemerintahan (The Development of Administration) dan juga berarti perbaikan dan pelaksanaan usaha pembangunan (Administration of The Development). 5
􀂾 Thompson (1965) seperti dikutip Bintoro Tjokroamidjojo dalam bukunya Pengantar AdministraSi Pembangunan menyebutkan bahwa Administrsi Pembangunan meliputi kemampuan organisasi untuk inovate melakukan (pembaharuan).6
􀂾 Fred W. Riggs (1986: 75) Administrasi Pembangunan menunjuk pada berbagai usaha yang diorganisasikan untuk melaksanakan program-program, atau proyek-proyek terkait guna mencapai sasaran pembangunan.7
􀂾 Coralie Bryant, Louise G. White (1989: 22-28) menyatakan bahwa pembangunan mencakup:
a. Kapasitas
Pembangunan mencakup pengembangan kapasitas untuk menentukan masa depan seseorang. Dalam konteks ini, kapasitas, meliputi faktor-faktor ekonomi seperti fasilitas-fasilitas produksi. Sangat sulit bagi seseorang atau suatu negara untuk meningkatkan penguasaannya terhadap masa depannya jika faktor-faktor utama produksinya lesu, atau bila kebutuhan-kebutuhan dasar tidak terpenuhi. Jadi pembangunan meliputi perhatian atas produksi dan pertumbuhan tetapi artinya jauh lebih luas daripada itu semata-mata.
b. Keadilan
Pembangunan inenyangkut masalah-masalah distribusi. Betapapun majunya suatu perekonomian, apabila hanya sebagian kecil penduduk yang menikmati manfaatnya, pembangunan dalam arti sesungguhnya belumlah terjadi. Sungguhpun para ahli ekonomi mendukung argumen keadilan, pada akhirnya keadilan itu tidak bergantung pada sesuatu rasional ekonomi. Dalam jangka panjang, pembangunan ekonomi digalakkan dengan cara meningkatkan sumber daya manusia di suatu negara dan dengan menyeimbangkan kemampuan untuk mengkonsumsi.
c. Penumbuhan kuasa dan wewenang (Empowerment)
Pembangunan juga berarti penumbuhan kekuasaan dan wewenang bertindak yang lebih besar kepada simiskin. Mengingat pertumbuhan ekonomi tidak dengan sendirinya akan retdistribusi secara meluas, maka pertanyaan mengenai manfaatnya adalah suatu masalah politik. Satu-satunya cara untuk menciptakan mekanisme dari dalam (Built-in) guna meluruskan keputusan-keputusan alokasi yang sangat tidak adil ialah menjadikan rakyat mempunyai pengaruh.
d. Kelangsungan yang tertunjang (Sustainability)
Pembangunan yang mencakup perhatian jangka panjang terhadap masa depan yang terangkum dalam istilah "sustainability" karena faktor-faktor seperti tanah tandus, energi dan sumber-sumber mineral yang terbatas, dan soal-soal pencemaran, keputusan-keputusan produksi harus memperhitungkan masa depari.
e. Saling ketergantungan
Soal sustainability pada gilirannya memunculkan masalah saling ketergantungan yang rumit dan sulit dipahami. Seperti dicatat oleh teoritisi ketergantungan, dunia ketiga secara ekonomi bergantung
5 John D. Montgomery dan Milton J. Esman, Development Administrasi In Malaysia, Report to The Government of malaysia, Kuala Lumpur, Malaysia, 1965
6 Victor A. Thompson, Bureaucray and Inovation, Administrative Science Quarterly, Vol.9 No.1 1965
7 Fred W. Riggs (editor), Administrasi Pembangunan, batas-batas, strategi pembangunan kebijakan dan pembaharuan administrasi, Rajawali Press, Jakarta.
©2004 Digitized by USU digital library 3
kepada negara-negara industri. Tetapi benar jugalah bahwa sebagian besar pertumbuhan negara-negara industri bergantung kepada dunia ketiga. Pada kenyataanya ekspansi dagang AS bergantung kepada negara sedang berkembang yang semakin banyak pembeli barang dan jasa dari AS. Ketergantungan timbal-balik ini hanya dapat diberikan sebagai saling ketergantungan.8
f. Ketidakmampuan Administrasi
Pembangunan dan pengertian seluas pengertian yang dipakai disini, memunculkan masalah-maslah khusus dalam tiap cabang ilmu sosial. Dalam bidang manajemen dan administrasi, pokok-pokok persoalan itu mendapatkan perhatian yang sedikit. Padahal dalam komunitas, negara dan dalam forum internasional, para administrator memainkan peran-peran penting yang berpengaruh. Manajemen bukanlah sekedar masalah pelayanan jasa yang efisien atau kontrol efektif atas sistem-sistem yang ada. Manajemen adalah suatu bidang yang berorientasi pada perubahan yang menangani dinamika kelembagaan dan keadilan sosial. Persoalannya, administrasi dikebanyakan negara dunia ketiga lebih bercirikan ketidakmampuan daripada sifat imajinatif dan responsif dari lembaga-lembaga yang ada.9
Ada juga ahli yang berkeyakinan bahwa kemiskinan merendahkan, harkat manusia dan menggerogoti semangat dan kemampuannya; dengan demikian perubahan harus memperhitungkan keunikan individu. Mereka mengusulkan agar pembangunan diartikan sebagai pepingkatan kemampuan orang untuk mempengaruhi masa depannya. Demikianlah, disini tercakup pengertian "menjadi" (being) dan "mengerjakan" (doing). Ini berarti bahwa proyek dan program-program bukan saja membuahkan perubahan-perubahan yang fisik dan konkrit, melainkan juga perlu menghasilkan hal-hal semacam itu dengan cara tertentu sehingga rakyat memperoleh kemampuan yang lebih besar untuk memilih dan memberikan tanggapan terhadap perubahan-perubahan tersebut. lni berarti bahwa perubahan yang terencana disamping memperhatikan otonomi mereka sebagai pribadi-pribadi.10
Menurut KH. Syokron Makmun ketua umum PPP PNU dan Zarkasih Nor ketua Fraksi F-PP secara terpisah diJakarta (Kompas, 27 April 1999) menyatakan agar pemerintah harus menyelasaikan segera masalah penyelewengan dana JPS im segera dan transparan. Presiden harus menindak tegas pelakunya. Jangan dibiarkan berlarut-larut, karena kepercayaan rakyat dan dunia akan semakin mempis (Syukron Makmun). Sedangkan Zarkasih Nur mengingatkan potensi kebocoran dana JPS sebab dari awal JPS dikelola dengan manajemen yang buruk dan tergesa-gesa. Padahal seharusnya matang dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan. Menurut Ketua Umum DPP PKB Matori Abdul Jalil menegaskan, bantuan duma internasional terhadap upaya pemulihan krisis diIndonesia tidak lagi menggunakan jalur birokrasi pemerintah, untuk mencegah
adanya penyalahgunaan dana seperti yang sering tetjadi selama im. Dana bantuan bisa disalurkan melalui organisasi kemasyarakatan maupun keagamaan yang kredebilitasnya diakui masyarakat. Ia juga menambahkan, saat ini diperkirakan ada sekitar tujuh juta bayi di Indonesia yang kekurangan gizi yang berarti dimasa depan akan ada lost generation di Indonesia, lalu kemudian ada pihak-pihak yang menggunakan dana penyelamatan itu untuk kepentingan politik. Ini sungguh-sungguh perbuatan anti kemanusiaan. Sedangkan menurut Ketua DPP Golkar Irsyad Sodiro menyatakan, sejak awal sudah diduga bakal
8 Brookfield, Interdependent: ralph C. bryant, Money and Monetary Policy in interdependent Nations (Washington DC: Brooking Institution, 1980); Report of The Brandt Commision, North South: A Program for Survival
9 Coralie, Louise G. White, Manajemen Pembangunan Negara berkembang, LP3ES, 1987
10 Abdul Said dan Brady tyson, Education and Development: The Emerging Dialogue, Harvard Education Review, 1981
©2004 Digitized by USU digital library 4
terjadi salah sasaran dalam penyaluran dana JPS ini. Sementara menurut Ketua DPP PPP Tosari Wijaya menyatakan, adanya salah sasaran dari program JPS perlu diusut tuntas karena menyangkut kepercayaan rakyat dan dunia intemasional.
Masalah penyelewengan atau salah alamatnya dana JPS itu sudah menunjukkan adanya gejala-gejala korupsi ditingkat aparat pemerintah yang terkait. Pengaruh-pengaruh korupsi terhadap masyarakat dan individu sedemikian rumit dan aneka ragamnya sehingga kita hanya dapat memusatkan perhatian kepada yang menyolok saja. Pertama-tama kita bahas pengaruh yang mengambil bentuk paling jelas, lalu yang bersifat jamak dan majemuk. Korupsi tidak hanya mempengaruhi manusia dalam kehidupan ekonomi politiknya belaka melainkan juga dalam pertumbuhan rohaniah dan filsafatnya. Dari segi filsafat, korupsi menumbuhkan nihilisme dan sinisme. Yang dimaksud dengan masalah rumit ialah masalah-masalah yang unsur utamanya korupsi berpadu dengan unsur-unsur lain hingga membentuk keseluruhan yang rumit. Ketidak efisienan adminstratif dan parasitisme adalah contoh masalah yang rumit yang lain.11
Pendayagunaan Pengawasan Masyarakat
Aparatur pemerintah adalah organisasi-organisasi kerja yang sebagian besar bertugas melayani kepentingan umum atau masyarakat. Oleh karena itu aparatur pemerintah selalu mendapat perhatian dan sorotan dari berbagai pihak dilingkungan masyarakat, baik yang langsung maupun tidak langsung dilayani oleh suatu organisasi/unit kerja tertentu. Perhatian dan sorotan yang dapat disampaikan dalam berbagai bentuk dan cara itu, merupakan masukan yang dapat dipergunakan dalam kegiatan pengawasan melekat. Dengan kata lain, setiap kritik, saran, pertanyaan, dan lain-lain yang dapat dari masyarakat mengenai pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan yang ditujukan pada satuan organisasi/unit kerja tertentu disebut Pengawasan Masyarakat (Waskat). Fungsi pengendalian melalui pengawasan melekat harus terbuka terhadap pengawasan masyarakat, yang harus dikembangkan sebagai penunjang pengawasan fungsional. Dari pengawasan masyarakat pimpinan aparatur pemerintah memperoleh masukan dan setelah diteliti dapat digunakan untuk menilai apakah jajaran yang dipimpinnya telah melaksanakan tugas melayani dan mengayomi masyarakat dengan sebaik-baiknya. Informasi dari masyarakat harus diteliti dan berdasarkan hasil yang diperoleh pimpinan dapat mengambil langkah-langkah yang perlu untuk menjadikan aparaturnya lebih efektif, efisien, bersih, dan berwibawa dalam melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan. Begitu jagalah hendaknya dengan pelaksanaan program JPS ini, jika terjadi penyelewengan dan masyarakat mengetahuinya hendaknya melaporkan kepada aparat terkait untuk ditindaklanjuti secara wajar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Berdasarkan pendapat H.Ahmad Ridwan Arifin (Kompas,27 April 1999) bahwa terjadinya penyimpangan dan salah alamatnya dana JPS antara lain disebabkan tidak adanya kontrol dan pelaksana tidak menjalankan perannya dengan baik. Untuk itulah aparat pemerintah perlu menerapkan tiga fungsi dasar administrasi negara yaitu:
1. Formulasi/Perumusan kebijaksanaan
Mengenai fungsi ini ada 4 subfungsinya yaitu:
- kebijaksanaan tergantung dari analisa yang baik atas keadaan-keadaan nyata yang ada
- perumusan kebijaksanaan juga harus meliputi usaha untuk memproyektir kenyataan-kenyataan sekarang dalam keadaan-keadaan nanti/masa depan, dengan cara melakukan perkiraan (forecast) dari perkembangan yang mungkin terjadi dalam penyusunan berbagai alternatif langkah kegiatan (alternative courses of action) yang mungkin dilalui.
11 SH Alatas, Korupsi sifat, sebab dan fungsi, LP3ES, Jakarta, 1987
©2004 Digitized by USU digital library 5
- supaya suatu program strategi dan taktik kegiatan-kegiatan yang berdasar a, dan b, dapat disusun.
- rangkaian terakhir adalah pengambilan keputusan (decision making). Dengan perkataan lain bagian ini disebut juga perencanaan.
2. Pengaturan/pengendalian unsur-unsur administrasi, yaitu:
a) struktur/organisasi
b) keuangan
c) kepegawaian
d) sarana-sarana lain.
Tugas adininistrasi ialah mendapatkan, menggunakan, mengendalikan keempat elemen administrasi tersebut diatas.
3. Penggunaan dinamika administrasi.
Kegiatan-kegiatan lain yang diperlukan tidak saja bagi realisasi tujuan atau kebijaksanaan yang telah dirumuskan, tetapi juga untuk pengendalian atau pengurusan dari pada unsur-unsur administrasi.
Unsur-unsur dinamika administrasi ini meliputi:
􀂾 pimpinan
􀂾 koordinasi
􀂾 pengawasan
􀂾 komunikasi
Menurut Grindke, "lntoduction" dalam Politics and Policy menyatakan bahwa ini berati kontrol atas imbalan jasa (rewards) dan hukuman atau sanksi yang diperlukan untuk memancing kesepakatan dan kepatuhan terhadap tujuan-tujuan program.
Memilih satu atau beberapa dari antara pendekatan-pendekatan pengumpulan data, erat kaitannya dengan sifat hakikat data yang hendak dikumpulkan. Suatu proyek mungkin dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan suatu masyarakat, memperbaiki kesehatan diwilayah tertentu, atau meningkatkan produksi tanaman. Tidak satupun diantara hal-hal tersebut dapat diamati secara langsung, dan kemudian masalahnya ialah menemukan indikator untuk tiap hal itu. Istilah teknisnya ialah menjadikan tujuan proyek, atau persoalan yang sedang diteliti, operasional ini berarti kita mendefinisikan sesuatu hubungan dengan kegiatan atau tindakan yang dapat mengukumya. Misalnya, definisi operasional. untuk kesejahteraan ialah upah yang diterimanya atau jumlah uang yang diterima dan panen tahun kemarin.
Beberapa contoh akan menjelaskan masalah-masalah yang dapat timbul dalam membuat keputusan mengenai indikator, dan kemungkinan-kemungkinan untuk menghindarkan kesulitan-kesulitan tersebut, yaitu:
1) Pendapatan
Pendapatan dapat diukur dengan bayaran yang diterima seseorang. Tetapi harus tercakup didalamnya nilai-nilai segala macam barang yang diproduksi petani untuk digunakannya sendiri, dan ini menuntut adanya suatu prosedur untuk memberikan penilaian dalam bentuk uang. Michael Cernea sampai merekomendasikan agar pendapatan jangan dipakai sebagai indikator karena kesulitan-kesulitan dalam pengukuran ini (Cernea dan Tepping, A System for Monitoring and Evaluation, halaman 16).
2) Gizi
Gizi dapat diukur dengan menghitung kalori yang dimasukkan kedalam tubuh. Karena kebutuhan orang berbeda-beda, sulit ditentukan berapakah gaji yang cukup itu. Oleh sebab itu, ada pendekatan lain yang bukannya mengukur apa yang dikonsumsi melainkan hasil yang timbul dan konsumsi itu. Misalnya,
©2004 Digitized by USU digital library 6
pengukuran lingkar kengan bagian atas atau pencatatan penyakit dapat digunakan sebagai indikator gizi.
3) Kesehatan
Dalam hal ini ada pengukuran-pengukuran yang jelas, antara lain tingkat kematian dan kelahiran, angka harapan hidup (life expectancy) dan kematian bayi. Sungguhpun demikian pengukuran-pengukuran tersebut mencerminkan suatu cara walau waktu yang sangat panjang dan tidak dapat berbicara banyak mengenai hasil-hasil langsung suatu proyek. lndikator yang lebih langsung ialah akses pada pelayanan kesehatan dan bukannya kesehatannya sendiri.
Dampak khusus kemiskinan
Kelangkaan atau kemiskinan demikian menyebar luas, hingga membawa pengaruh khusus terhadap dinamika organisasi. Keadaan lingkaran setan yang terdiri atas kekurangan gizi, angka kelahiran yang tinggi (tapi juga tinggkat kematian bayi yang tinggi ), penyakit, pekerjaan subsistensi, buta huruf dan kematian ada usia muda, semuanya memberikan andil dalam menciptakan ketidakmampuan administratif. Sedikitnya tenaga yang terlatih baik, langkanya dukungan terhadap tenaga yang sedikit ire, lemahnya lembaga-lembaga tempat mereka bekerja, kurangnya infrastruktur pengelolaan, lemahnya sumber-sumber informasi, kecilnya umpan balik, dan kemelut politik, mempengaruhi strategi para administrator lokal. Kadang-kadang gejala gelanggang itu disebut brain drain, yakni larinya tenaga-tenaga mampu karena patah semangat atau merasa terancam oleh lingkaran kemiskinan yang makin ketat hendak mengurung mereka. Sering para pejabat atau petugas tidak ingin menempatkan dirinya.
Bagaimana proses-proses yang dilakukan dan hasil yang diperoleh untuk mengatasi masalah kemiskinan.
Proses-proses yang dilakukan oleh pemerintah dalam melaksanakan progran JPS haruslah dengan menerapkan fungsi-fungsi administrator, yaitu:
1. Unsur Pembaharu
Dinegara-negara baru berkembang pada umurnnya dibutuhkan peranandan fungsi pemerintah yang lebih besar dalam rangka mengarahkan dan mendorong usaha-usaha pembaharuan dan pembangunan. Biarpun cara-caranya berbeda, yaitu dengan cara-cara yang langsung ataupun tidak langsung, namun terutama dari elite administratif diharapkan mempunyai peranan tidak saja dalam penyelenggaraan fungsi pelaksanaan kehendak negara tetapi dapat pula memberikan sumbangannya kepada apa yang dirumuskan sebagai kehendak politik negara.
Sebagai unsur pembaharu, peranan para administrator dalam birokrasi pemerintahan secara khusus adalah kemampuannya untuk mendesign strategi usaha berencana yang mendorong kearah pembaharuan dan pembangunan, dalam berbagai kebijaksanaan atau dalam kuat rencana maupun dalam realisasi pelaksanaannya.
Unsur pembaharu dari para administrator terutama diharapkan dibidang kesediaan dan kemapuannya untuk mengadakan penyempurnaan-penyempurnaan dalam bidang administrasi pembangunan. Tidak saja mengusahakan kemampuan administrasi untuk mendukung tugas-tugas rutin tetapi juga tugas-tugas pembangunan.
Perompakan dan pembaharuan disini menyangkut orientasi dari borokrasi pemerintahan, penataan kembali struktur organisasi pemerintahan, manajemen unit-unit pemerintahan, tata hubungan kerja antar lembaga, administrasi kepegawaian dan dibidang tata kerja serta prosedur-prosedur.
Dengan adanya fungsi adminstrator sebagai unsur pembaharu maka diharapkan program Jaring Pengaman Sosial dapat benar-benar memperbaharui kehidupan/kesejahteraan hidup masyarakat terutama yang masih miskin.
©2004 Digitized by USU digital library 7
2. Kepemimpinan
Kepemimpinan seperti yang dirumuskan oleh Pfiffner daft Presthus adalah sebagai berikut: "Leadership is the art of coordinating and motivating individuals and groups to achieve desired ends."12
Menurut James M. Black: "Kepemimpinan adalah kemampuan yang sanggup meyakinkan orang lain supaya bekerja sama dibawah pimpinannya sebagai suatu team untuk mencapai atau melakukan suatu tujuan tertentu (capable of persuading others; to work together under their directions as a team to accomplish certain designated abjectives.) 13
Menurut Chester I. Barnard:"Kewibawaan adalah sifat atau ciri dari komunikasi (perintah) didalam suatu organisasi fonnal, yang menyebabkan ia diterima oleh seorang anggota organisasi tersebut sebagai suatu yang menguasai dirinya untuk bertindak, yaitu sesuatu yang menguasai atau menentukan apa yang harns ia perbuat, atau apa yang tidak boleh ia lakukan sepanjang mengenai organisasi tersebut. 14
Konstruksi teoritis tentang kewenangan dan kewibawaan tersebut dalam praktek sulit untuk dipisahkan. Oleh karena itu kepemimpinan harus memiliki kedua-duanya, yaitu, dasar hukum atau legalisasi yang memberikan hak padanya untuk memimpin, dan kemampuan untuk dapat diterima kepemimpinannya. Kepemimpinan adminstratif dinegara-negara barn berkembang masih mempunyai keleluasaan yang cukup banyak untuk menginterpretir keputusan-keputusan politik negara (dalam bentuk undang-undang).
Demikian juga halnya dengan pelaksanaan program JPS tersebut, jika program tersebut pelaksanaannya tidak mempunyai kepemimpinan adminstratif maka tujuan untuk tercapainya sasaran dana JPS itu mungkin sulit tercapai. Maka diharapkan kepada para administrator agar dapat melaksanakan fungsi kepemimpinan adminstratif ini.
3. Analisa dan Pembentukan Kebijaksanaan
Seorang pemimpin, apalagi dalam kedudukan pimpinan pemerintahan yang tinggi, harus mengambil atau memutuskan suatu kebijaksanaan. Kegiatan mengambil atau memutuskan kebijaksanaan itu sering juga disebut sebagai pengambilan keputusan (decision making). 15
Proses tersebut ada yang formil dan ada yang informil, dan berjalan dalam suatu lingkungan tertentu (tujuan-tujuan politik, tahap pertumbuhan ekonomi, perkembangan sosial dan lain-lain). Dan dalam konteks seperti ini administratur berperan dalam mengambil, merumuskan atau memutuskan suatu kebijaksanaan.
Proses analisa pembentukan kebijaksanaan negara atau pemerintah dapat dibagi dalam tahap-tahap sebagai berikut:
􀂾 Policy germination. Penyusun konsep pertama dart suatu kebijaksanaan.
􀂾 Policy recomendation. Rekomendasi mengenai suatu kebijaksanaan.
􀂾 Policy analysis. Analisa Kebijaksanaan.
􀂾 Policy fonnulation. Formulasi atau perumusan dart kebijaksanaan yang sebenarnya.
􀂾 Policy decision atau policy approval. Pengambilan keputusan atau persetujuan formil terhadap suatu kebijaksanaan.
􀂾 Policy implementation. Pelaksanaan Kebijaksanaan-kebijaksanaan.
􀂾 Policy evaluation. Evaluasi pelaksanaan kebijaksanaan.
12 John M. Pfiffner dan Robert Presthus, Public Administration (New York: The Ronald Press Company, 1975, hal, 88
13 James M. Black, Assignment: Management, A guide to Executive Command, (Engelwood Cliff, New Jersey: Prentice-Hall, Inc, 1961, hal. 5)
14 Chester I. Barnard, The Function of The Executive, (Cambridge, Massachussetts; Harvard University Press, 1948, hal. 163)
15 Asmara Reksasatya, “Institutions and Processes for Policy Development in Thailand, “Paper, Cologium on Policy Analysis and Development. (Kuala Lumpur, 25-28 Nop, 1974)
©2004 Digitized by USU digital library 8
Untuk memudahkan proses analisa dan pembentukan kebijaksanaan, Bintoro membagi substansi kebijaksanaan negara/pemerintah dalam lima kelompok:
1. Analisa dan pembentukan kebijaksanaan tujuan-tujuan pembangunan nasional jangka jauh, dan dasar-dasar bagi kegiatan usaha negara dan masyarakat yang renting.
2. Analisa dan kebijaksanaan tujuan-tujan pembangunan jangka menengah.
3. Analisa dan pembentukan kebijaksanaan pembangunan atau program-program tahunan.
4. Analisa dan pembentukan kebijaksanaan negara/pemerintah dalam rangka melaksanakan pemerintahan.
5. Analisa dan pembentukan kebijaksanaan dalam rangka pelaksanaan pembangunan, terutama masalah-masalah jangka panjang.
Gladden memberikan suatu klasifikasi dan tingkat tinggi rendahnya suatu
kebijaksanaan. Dibagi menjadi:
􀂾 Political policy (kebijaksanaan politik).
􀂾 Executive policy (kebijaksanaan pelaksanaan/pemerintahan).
􀂾 Administrative policy (kebijaksanaan administratif).
􀂾 Technical (or operational) policy (kebijaksanaan teknis pelaksanaan).
Beberapa faktor yang dapat memperbaiki kwalitas kebijaksanaan dan memerlukan perhatian adalah sebagai berikut:
1. Kebijaksanaan supaya tidak terlalu didasarkan atas selera seketika saja (whims) tetapi melalui suatu proses, sehingga ada tingkat rasionalitas tertentu. Demikian juga halnya dengan program JPS diharapkan agar kebijksanaan yang dibuat tidak hanya pada saat pemerintah belum stabil, kita semua berharap agar program JPS berhasil mencapai sasaran dan siapapun yang akan menjadi pemimpin dinegara kita setelah pemilu diharapkan akan melanjutkan program IPS ini.
2. Penyempumaan informasi dan sistem informasi bagi analisa dan pembentukan kebijaksanaan: Masyarakat miskin hendaknya diberi informasi secara transparan mengenai hak mereka untuk menerima dana JPS, dan mereka berhak melakukan pengawasan terhadap pengucuran dan JPS ini.
3. Analisa atas dasar pertimbangan ekonomi. Program JPS merupakan kebijaksanaan yang dikeluarkan oleh pemerintah atas dukungan Bank Dunia dan karena pertimbangan ekonomi Indonesia yang terpuruk karena krisis moneter yang berkepanjangan dan banyaknya karyawan yang diPHK.
4. Pertimbangan ekonomi, karena justru seperti Indonesia, dimasa lalu sangat mengabaikan hal itu. Hal yang bersifat ekonomispun seringkali pertimbangannya justru politis. Seperti penyalahgunaan dana JPS oleh Partai Politik yang dilakukan oleh Partai Golkar adalah suatu hal yang sangat disayangkan. Padahal yang sebenarnya mereka menerima dana itu tanpa harus merasa berhutang budi kepada pihak yang memberi dan tanpa ada paksaan untuk memilih salah satu partai politik sebagai ungkapan rasa terima kasih mereka.
5. Pertimbangan kepada perspektif jangka panjang. Program JPS yang sedang berlangsung dilndonesia dinilai cukup positif untuk program jangka panjang bangsa jika benar-benar program itu dilaksanakan sesuai kesepakatan bersama antara pemerintah dan LSM sebagai lembaga kontrol pelaksanaan program JPS itu.
6. Kepekaan terhadap kebutuhan-kebutuhan obyektif dari masyarakat, terutama dari golongan masyarakat yang besar jumlahnya tetapi tingkat kesejahteraan hidupnya masih relatif rendah. Program JPS hendaknya mempakan alat sarana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat miskin agar mereka mampu untuk mengembangkan kreativitasnya agar mereka mampu mandiri dan dengan dana yang ada mereka mampu berproduktivitas.
©2004 Digitized by USU digital library 9
Dengan latar belakang kepemimpinan adminstratif dapat berusaha untuk melakukan peran secara lebih baik dalam proses analisa dan pembentukan kebijaksanaan serta pengambilan keputusannya.
4. Pengambilan Keputusan
Salah satu fungsi seorang adminstator, dan proses pengambilan keputusan sebagai salah satu segi dalam proses adminstrasi. Pengambilan keputusan sebagai salah satu fungsi kepemimpinan adminstratif Kepemimpinan administratif harus memilih diantara altematif-alternatif yang ada dan kemungkinan implikasi atau akibat suatu pengambilan keputusan tertentu.
Chester L Barnard mengemukakan bahwa para intelektual sangat sulit mengambil keputusan karena melihat begitu banyak aspek dan begitu banyak konsekwensi dari suatu kegiatan tertentu, kecuali itu mereka tidak persuasif, karena tidak atau kurang perhatian tehadap orang.16
Dalam pengambilan keputusan memang informasi atau pengetahuan banyak membantu. Perkembangan secara terus menerus dilakukan untuk meningkatkan teknik-teknik dan analisa-analisa proyeksi, perkiraan keadaan, teknik-teknik evaluasi serta teknik-teknik manajemen yang lain yang membantu pengambilan keputusan. Perlu dikemukakan bahwa pengambilan keputusan tidak akn punya arti jika keputusan tersebut memang sulit atau tidak mungkin dilaksanakan atau tidak mendukung penterjemahan dalam suatu kegiatan yang efektif.
Telah dikembangkan berbagai teknik-teknik manajemen tertentu untuk mendukung pengambilan keputusan. Hal ini dibantu komputerisasi dalam pengolahan data secara otomatis. Tetapi teknik-teknik ini masih jarang atau sulit diterapkan dalam administrasi negara dalam banyak negara-negara baru berkembang termasuk di Indonesia. Untuk itu diperlukan input data-data yang baik yaitu angka kemiskinan yang valid dan terharu dari BPS untuk lebih mempermudah penyaluran dana JPS karena telah jelas pihak mana yang berhak menerimanya. Begitu juga dengan kemampuan tenaga pengolah yaitu ahli-ahli statistik diBPS dan ahli-ahli komputer untuk mengetahui sejauh mana jaringan dana itu sudah mencapai sasaran. Sedangkan penyusun-penyusun program lain hendaknya mematangkan rencana dengan didukung oleh data statistik terbaru.
Proses adminstrasi dalam pemerintahan dapat dibagi pengambilan keputusan (sebagai pelaksanaan dari keputusan yang tertinggi yaitu penetapan kehendak politik atau undang-undang) dan pelaksanaan operasionil. Seperti dikemukakan oleh Simon, sikap manusia hanyalah bermaksud rasionil (indentedly rational). Kecuali itu proses pengambilan keputusan sebagai bagian dari proses adminstrasi, seringkali dilakukan oleh banyak orang. Pengambilan keputusan organisasi adminstratif pada umumnya adalah hasil proses kolektif, hasil terakhir dari usaha bersama banyak orang dalam berbagai tingkat hierarki. 17
Dapat dikemukakan secara khusus proses pengambilan keputusan yang lebih jelas dan lebih baik dalam usaha pembangunan terutama pembangunan ekonomi. Misalnya forum pengambilan keputusan tentang program JPS dalam rangka menanggulangi masalah kemiskinan.
Untuk negara-negara berkembang dimana terdapat elite-elite berperan sebgai unsur pembaharu, maka pada mereka mungkin dituntut sustu pengambilan keputusan mengenai suatu kebijaksanaan kearah pembaharuan dan pembangunan yang mengandung resiko. Pengambilan keputusan disini menuntut keberanian moril. Dalam rangka ini diperlukan kepemimpinan administratif yang juga bisa melakukan pengambilan keputusan yang inovatif.
16 Chester I. Barnard, op.cit
17 John M. Priffner dan Robert Presthus, op.cit
©2004 Digitized by USU digital library 10
Fungsi Administrasi Pembangunan
Ada 13 indikator fungsi administrasi pembangunan yaitu:
1. Tujuan, seperti kita ketahui bersama bahwa program JPS bertujuan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat miskin dan kepada karyawan korban PHK.
2. Kerjasama yang baik dalam merealisasikan dana JPS diharapkan ada peran serta berbagai kalangan untuk bekerjasama guna tercapainya tujuan bersama dan menghindari dari kebocoran dana kepada pihak-pihak yang tidak berhak.
3. Proses kegiatan, kegiatan yang dilakukan pemerintah ialah mengumpulkan data masyarakat yang miskin melalui data-data yang valid yaitu seperti dari BPS atau data dari sensus penduduk tahun yang terbaru.
4. Sarana, pemerintah hendaknya memberikan sarana agar masyarakat miskin dapat berusaha sesuai dengan bidangnya. Jika ia seorang petani maka dia perlu diberi dana untuk membeli tanah, bibit unggul, obat-obatan pencegah hama dan pupuk. Begitu juga halnya dengan nelayan atau pedagang kaki lima.
5. Rasionalitas, pemerintah sebagai pemberi dan penyalur dana JPS harus mengetahui benar-benar bahwa seseorang yang akan menerima kucuran dana JPS tersebut telah sesuai dengan kriteria oraang miskin yaitu: petani yang tidak mempunyai lahan sendiri, nelayan yang tidak mempunyai alat penangkapan ikan sendiri, dan pedagang kaki lima yang memiliki modal kecil. Dan hal ini tidak hanya terdapat diatas kertas tetapi ada dilapangan dapat kita temukan.
6. Efektivitas, diharapkan penyaluran dana JPS tidak menempuh birokrasi yang berbelit-belit agar mempermudah masyarakat miskin tersebut.
7. Efisiensi, dana JPS diharapkan dapat digunakan oleh mereka yang tergolong kategori miskin sesuai dengan kebutuhannya, dengan kata lain dana tersebut dimanfaatkan seefisien mungkin agar bermanfaat.
8. Formulasi, kebijaksanaan yang diambil harus benar-benar dapat dirasakan manfaatnya seperti program JPS tersebut.
9. Pengaturan pengendalian, pelaksanaan progran JPS harus benar-benar mendapat pengawasan/pengendalian dari semua kalangan, baik masyarakat maupun pemerintah serta LSM.
10. Dinamika administrasi, kepemimpinan adminstratif diharapkan dapat memberikan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat terutama bagi masyarakat miskin yang telah mendapat kucuran dana JPS. Karena kepernimpinan adminstratif dapat memberikan inovatif kepada masyarakat.
11. Mendorong proses perubahan, adanya program JPS diharapkan dapat membawa perubahan bagi kesejahteraan masyarakat miskin. Agar kehidupannya dan lapangan pekerjaannya tetap menghasilkan uang dan dapat memajukan tingkat pendapatan mereka.
12. Keterkaitan dan keterpaduan, semua kegiatan tahap-tahap penyaluran dana JPS tersebut berdasarkan kriteria yang ada haruslah terkait antara satu kegiatan dengan kegiatan lainnya guna mendukUng suksesnya program JPS tersebut.
13. Mendorong partisipasi aktif masyarakat, adanya program JPS diharapkan masyarakat menjadi lebih berpartisipasi baik hanya sebagai pengawas pemanfaatan dana tersebut atau sebagai pengguna dana. Diharapkan juga keberanian masyarakat yang mengetahui kebocoran dana JPS salah alamat itu dapat dilaporkan kepada pihak yang berwenang.
Menurut Dr. Lea Jellinek dan Bambang Rustanto (12 Februari 1999) dalam sebuah penelitan mereka yang dilakukan atau peranan bank dunia menyebutkan bahwa program JPS yang bertujuan untuk membantu meringankan beban hidup rakyat miskin, kenyataannya dilapangan menimbulkan perpecahan diantara masyarakat. Lebih jauh lagi, justru bisa merusak daya kreasi, inovasi, kerjasama dan semangat kerja keras masyarakat untuk bangkit. Temuan lain, dana JPS terbukti diselewengkan.
©2004 Digitized by USU digital library 11
C. Pelaksanaan Program Jaring Pengaman Sosial
Menurut Prof. Dr. Mubyarto (Kompas,12 Feb 1999) menyatakan pelaksanaan S dilakukan terlalu terburu-buru, sehingga tidak tepat sasaran. Selain itu program JPS masih dianggap sebagai "proyek" bukan program Pengalihan sebuah program menjadi proyek membuka peluang kepada aparat pemerintah daerah di tingkat propinsi sampai bisa melalui berbagai surat keputusannya menjadi "pemilik proyek", dan rakyat miskin sebagai pelaksana proyek. Padahal sudah ada penegasan bahwa program pemberdayaan daerah dalam mengatasi dampak krisis ekonomi adalah untuk si miskin. Namun kenyataannya, adanya kriteria keberlanjutan program dalam pengalokasian dana JPS, sehingga mempersulit ruang lembaga ketahanan masyarakat desa untuk menetapkan program.
Berdasarkan temuan LSM Konsorsium Kemiskinan kota, setidaknya warga puluh RT di 10 Kelurahan di Jakarta belub mengetahui adanya program PDM-DKE di kelurahannya. Menurut Wardah Hafidz dari konsorsium kemiskinan kota, selain sebagian warga tidak mengetahui, di Rawaterak juga ada dana yang jatuh kepada warga yang tidak masuk kategori terkena PHK atau keluarga miskin.
Kepala biro bantuan dan pengembangan regional I Bappenas Max H. Pohan, menjelaskan jika hal itu terjadi maka hal itu merupakan tanggungjawab fasilitator kelurahan. Fasilitator adalah anggota masyarakat yang menonjol kemampuan dan kepemimpinannya untuk membantu warga merencanakan dan melaksanakan C (Kompas, 8 Februari 1999)
D. Kebijaksanaan pemerintah tentang Program Jaring Pengaman Sosial agar Mencapai sasaran.
Menurut Haryono Suyono di Jakarta (Kompas,29 April 1999) yang memimpin rapat koordinasi membahas evaluasi program JPS di ikuti sejumlah menteri terkait termasuk Menteri Negara Perencanaan pembangunan nasional/kepala Bappenas Boediono. Hasil rapat tersebut antara lain adalah sebagai berikut:
􀂾 Departemen tekhnis mulai tahun anggaran 1999/2000 ini tidak diperbolehkan lagi
􀂾 menerima dana khusus JPS seperti tahun anggaran sebelumnya. Dana JPS yang besarnya sekitar Rp.6 - 7 Triliun akan disalupkan ke sasaran dengan mekanisme yang paling cepat. Selain itu departemen diminta untuk menyediakan dana sendiri, dan menyiapkan aparatnya untuk mendukung pelaksanaan program JPS.
􀂾 Masing-masing departemen harus menyiapkan mental aparatnya, karena dana JPS 1999/2000 tidak disalurkan melalui departemen maupun instansi pusat. Dana tersebut disalurkan melalui mekanisme yang paling cepat dan paling dekat dengan sasaran penerima, misalnya melalui PT. Pos Indonesia atau kantor kas negara setempat tidak lagi melalui jalur departemen, dan kantor wilayah.
􀂾 Departemen harus menyiapkan aparatnya di pusat untuk memberikan dukungan kebijakan yang jelas dan mudah dimengerti oleh aparatnya di tingkat daerah. Sebaliknya aparat di daerah harus cepat tanggap terhadap keperluan masyarakat penerima dana JPS. Diharapkan aparat ini melakukan semacam debirokratisasi yang memudahkan sasaran penerima dana JPS untuk ikut serta dalam partisipasi terhormat dan profesional dalam mengelola dana JPS.
􀂾 Pelaksanaan JPS tahun anggaran 1998/1999, diperlukan perubahan sikap mental aparat. Sebab jika biasanya aparat memegang kendali penuh pengambilan keputusan,dalam program JPS ini dilakukan bersama-sama dengan penerima dana JPS.
􀂾 Perlunya sosialisasi program JPS. Oleh karena itu, pada JPS kali ini ada komponen sosialisasi, komunikasi dan edukasi. Sehingga masyarakat penerima dana bantuan dapat menentukan perannya dalam program JPS.
©2004 Digitized by USU digital library 12
􀂾 Dikembangkan teknik untuk secara cepat menanggapi keluhan masyarakat terhadap program JPS. Evaluasi terhadap program ini pun dilakukan secara independen, sehingga setiap saat dapat dilakukan perbaikan di lapangan.
Demikianlah hasil rapat koordinasi evaluasi program JPS dan pelaksanaannya diharapkan akan lebih baik lagi untuk tahun anggaran berikutnya.
KESIMPULAN
􀂾 Program Jaring Pengaman Sosial adalah sebuah program yang dirumuskan sebagai strategi dasar untuk mencegah proses pemiskinan dan pengangguran penduduk serta mengadakan pemulihan kembali perekonomian.
􀂾 Kebijaksanaan pemerintah tentang JPS agar dapat mencapai sasaran yaitu dapat menanggulangi krisis ekonomi dan memberantas kemiskinan adalah sebagai berikut:
* Departemen teknis mulai tahun anggaran 1999/2000 tidak diperbolehkan lagi menerima dana khusus JPS seperti tahun anggaran sebelumnya
* Masing-masing departemen harns menyiapkan mental aparatnya, karena dana JPS tahun 1999/2000 tidak disalurkan melalui departemen maupun instansi pusat
* Departernen harus menyiapkan aparatnya di pusat untuk memberikan dukungan kebijakan yang jelas dan mudah dimengerti oleh aparatnya di tingkat daerah.
* Pelaksanaan JPS tahun anggaran 1998/1999, diperlukan perubahan sikap mental aparat.
* Perlunya sosialisasi program JPS.
* Dikembangkan teknik untuk secara cepat menanggapi keluhan masyarakat terhadap program JPS.
􀂾 Program JPS pada tahun anggaran 1998/1999 telah terjadi penyelewengan artinya dana tidak sampai pada masyarakat miskin karena kurangnya kontrol dari pemerintah terhadap aparatnya.
DAFTAR PUSTAKA
Alatas, S.H., Korupsi Sifat don Funnsi, LP3ES, Jakarta, 1987
Brookfield, Interdependent. Ralph C. Bryant, Money and Monetary Policy in Interdependent Nations, Washington DC: Brookings Institution, Report of the Brandt Commission, North-South A Program for Survival, 1980.
Bryant, Coralie & Louise G. White, Manajemen Pembangunan Untuk Negara Berkembang. LP3ES, 1987.
Heady, Ferrel, Disajikan pada College Park Conference of the comparative Administration Group, April, 1966.
Ketaren, Nurlela, Dra., Administrasi Pembungunan. Diktat Kuliah, 1997.
Montgomery, Jhon D & Milton J. Esman, Development Administration in Malaysia, Report to the Government of Malaysia. Kuala Lumpur, 1965.
Nawawi, Hadari, Pengawasan Melekat di Lingkungan Aparatur Pemerintah. 1993.
©2004 Digitized by USU digital library 13
Riggs, Fred.W (editor), Administrasi Pembangunan, Batas-Batas, Strategi Pembangunan dan Pembaharuan Administrasi. Rajawali Press, Jakarta, 1986.
Siagian, S.P., Pengantar Administrasi Pembangunan, Gunung Agung.
Said, Abdul & Brady Tyson, Education anti Development: The Emerging Dialogue, Harvard Educational Review. 1981.
Tjokroamidjojo, Bintoro, Perkembangan IImu Administrasi Negara Di Indonesia dalam Research di Indonesia
KOMPAS
Edisi 13 November 1998, Dr. Muhammad Torisz, Mph., Pengamat Kesehatan, Banyak Keluarga Miskin tidak Kena JPS.
Edisi 5 Desember 1998, Mari'e Muhammad, Ketua Tim Pengendali Nasional Program JPS, Pelaksanaan JPS Perlu Bantuan Pekerja Sosial.
Edisi 14 Desember 1998, Aspar Aswin, Gubernur Kalimantan Barat, Kaya Sumber Daya Alam Tetapi Masuk Kategori Miskin
Edisi 14 Januari 1999, Kontroversi Beras Jepang Bagi Indonesia, Berikan Beras
Jepang Untuk Rakyat Miskin
Edisi 8 Februari 1999, Max H. Pohan, Kepala Biro Bantuan dan Pengembangan Regiorial I Bappenas, Dana JPS Tanggung Jawab Fasilisator Kelurahan.
Edisi 12 Februari 1999, Prof. Dr. Mubyarto, Pelakasanaan JPS Dilakukan Terlalu Terburu-buru.
Edisi 24 februari 1999, Darmaningtyas, JPS: Jaring Pengaman Siapa?
Edisi 25 Februari 1999, Achmad Ali, Kontroversi JPS dan Data Kemiskinan BPS
Edisi 3 Maret 1999, Gumilar Rusliwa Sumatri, Patutkah Program JPS Dilanjutkan?
Edisi 19 Maret 1999, Mustafa Abu Bakar, Ketua Umum Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Nasional Indonesia DKI Jakarta, Menyimpang, Pelaksanaan Program JPS di
Jakarta
Edisi 9 April 1999, Adi Sagona, Menteri Koperasi, Miskin Karena Salah Urus.
Edisi 12 April 1999, Dr. Drg. Mardiati Nadjib, Msc., Perencanaan Kesehatan Harus Bisa Indentifikasi Ka1(ltung Kemiskinan.
Edisi 23 April 1999, Gunawan Sumodiningrat, Rp 8 Trilyun Dana JPS Salah Alamat.
Edisi 24 April 1999, Kwik Kian Gie & Dr. Didik J. Rachbini, Mencengangkan, JPS Salah Alamat.
Edisi 27 April 1999, H. Achmad Ridwan Arifin, Penyimpangan Dana JPS Karena Tidak Ada kontrol.
©2004 Digitized by USU digital library 14
Edisi 29 April 1999, Haryono Suyono, Menko Kesra Dan Taskin, Hasil Rakor JPS: Departemen Tak Boleh Terima JPS.
Edisi 5 Mei 1999, Wardah Mafidz, Koordinator Konsorsium Kemiskinan Kota, Berlanjut, Tuntutan Penghentian Program JPS.
Edisi 6 Mei 1999, Boediono, Menneg PPN/ Kepala Bappenas, Ada Dana JPS Dipakai Kepentingan Politik
Edisi 7 Mei 1999, Hermas Haeruman, Ketua Tim Koordinasi Pengelola Program JPS, Laporan Ke Bappenas, Golkar Selewengkan Dana JPS

Bagikan Artikel ini